Perpres Distribusi BBM Direvisi, Rudi Hartono Ingatkan Perlunya Sosialisasi Masif ke Masyarakat

04-08-2022 / KOMISI VI

Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun. Foto: Naefuroji/OD

 

Pemerintah saat ini masih menggodok Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) pun menargetkan penerapan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Solar akan dilakukan pada September mendatang.

 

Menyikapi hal tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun mendorong revisi Perpres bisa segera dikeluarkan Presiden Joko Widodo dengan pasal-pasal yang penuh dengan pertimbangan dan melihat situasi rakyat, serta mempertimbangkan kondisi keuangan negara. Termasuk nantinya jika Perpres ini sudah terbit, Rudi meminta sosialisasi dimasifkan, mengingat nantinya dengan beleid ini akan membagi hak masyarakat dalam mendapatkan BBM bersubsidi.

 

“Pertamina harus melakukan sosialisasi masif ke daerah, karena pemakai Solar dan Pertalite adalah orang-orang menengah ke bawah. Dan tata cara pendaftaran aplikasi MyPertamina harus juga disosialisasikan, bagaimana cara mengaksesnya. Mungkin harus ada sosialisasi ke tingkat desa. Jadi ketika aturan pembelian dengan aplikasi MyPertamina diberlakukan, orang orang di daerah tidak protes dan tidak bingung,” kata Rudi saat dihubungi Parlementaria, Kamis (4/8/2022).

 

Politisi Partai NasDem itu menekankan pentingnya sosialisasi Perpres BBM tersebut karena nantinya ada pembatasan golongan pembeli Solar dan Pertalite. Maka Pertamina harus benar-benar siap menjelaskan ke rakyat di bawah. Ia mengingatkan jangan nanti terjadi keributan dan rakayat protes dan tidak terima, karena dibeda-bedakan dalam hal pembelian Solar dan Pertalite. Termasuk jika aplikasi MyPertamina tidak bisa diakses rakyat, maka harus ada opsi lain.

 

“Pemerintah tidak bisa kaku, dan petugas ngotot melarang pembelian Solar dan Pertalite, karena ini masalah hajat hidup dan kebutuhan orang banyak. Opsi lain misalnya, memakai kartu PKH, atau surat keterangan miskin dari desa. Jadi nantinya masyarakat tidak susah dalam membeli BBM subsidi ini. Yang bagus, dengan aplikasi MyPertamina itu, tercatat di data base Pertamina orang-orang yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi,” tandas legislator dapil Sumatera Utara III tersebut. (sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi VI Harap Pemerintah Kaji Ulang Wacana Naikkan Harga BBM Bersubsidi
16-08-2022 / KOMISI VI
Naiknya harga minyak dunia akhir-akhir ini secara langsung telah berimbas pada naiknya harga Bahan Bakar Minyak Non-Subsidi di Indonesia. Hal...
Komisi VI Akan Bahas Persoalan BBM Bersubsidi dengan Pertamina
16-08-2022 / KOMISI VI
Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza mengatakan Komisi VI DPR RI akan memanggil jajaran direksi PT Pertamina pada Masa...
Subardi: Pembangunan Pariwisata Jangan Hanya Fokus pada Infrastruktur Fisik
12-08-2022 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Subardi menegaskan, pariwisata bukan hanya berbicara tentang pengembangan infrastruktur fisik seperti dukungan bandara, jalan, hotel,...
Andre Rosiade Soroti Beda Suara Menteri Soal Wacana Kenaikan Harga Mi Instan
11-08-2022 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade meminta menteri-menteri tidak membuat bingung rakyat akibat perbedaan pendapat. Ini menyusul isu terkait...