Legislator Tolak Penggunaan APBN Untuk Biayai Pembengkakan Proyek Kereta Cepat

04-08-2022 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Amin AK. Foto: Naefuroji/OD

 

Anggota Komisi VI DPR RI Amin AK menolak penggunaan APBN untuk membiayai cost overrun atau beban pembengkakan biaya dari proyek infrastruktur pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Ia mewanti-wanti agar jangan terjebak menggunakan uang negara dan menanggung bengkaknya biaya proyek. 

 

"Jangan terjebak mau menggelontorkan dana APBN untuk menanggung pembengkakan biaya," ungkap Amin AK dalam keterangan tertulisnya yang diperoleh Parlementaria, Kamis (4/8/2022). Ia menilai ada sejumlah kejanggalan proyek kereta cepat Jakarta Bandung sejak proposal proyek disampaikan China pada pertengahan Agustus 2015 silam.

 

Menurutnya, China ketika itu, menawarkan biaya proyek yang lebih murah dibanding Jepang dan menjanjikan proyek dikerjakan secara business to business (B2B) tanpa perlu jaminan pemerintah. Namun dalam perjalanannya, pembangunan ini membuat Indonesia terjebak pada dilema.

 

Sementara melanjutkan proyek dengan resiko beban utang yang makin besar, jika  menghentikan proyek dengan resiko proyek mangkrak, namun tetap membayar utang yang sudah terlanjur berjalan.

 

Sementara untuk menghentikannya, menurut politisi dari fraksi PKS ini juga sulit. Selain karena sudah terlanjur menggunakan dana sangat besar, pengerjaan proyek ini sudah melebihi delapan puluh persen.

 

“Sejak awal studi kelayakan dilakukan pihak China. Sangat aneh jika mereka tidak mampu mendeteksi potensi pembengkakan biaya tersebut. Apakah ini karena kredibilitas dan kualitas studi kelayakan yang rendah atau sebuah jebakan agar proyek rugi tersebut tetap berjalan," pungkas legislator asal Daerah Pemilihan Jawa Timur IV ini. (ayu/aha) 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Kemitraan Sukarela RI-UK Harus Tetap Perhatikan Aspek Lingkungan dan Masyarakat
04-10-2022 / KOMISI VI
Komisi VI DPR RI baru saja menyetujui Pengesahan Persetujuan Kemitraan Sukarela antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Inggris Raya (UK)...
Persetujuan Kemitraan Sukarela RI-UK Diharapkan Berdampak Luas Bagi Pengusaha
03-10-2022 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI Muslim berharap rencana pengesahan persetujuan kemitraan sukarela antara Pemerintah RI dan Kerajaan Inggris Raya tentang penegakan hukum...
Nusron Wahid Harap Sertifikasi Perawat Indonesia Masuk Paket Perjanjian Kemitraan Ekonomi dengan UAE
03-10-2022 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid berharap agar dalam Rencana Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia...
Komisi VI Setujui Pengesahan Persetujuan Kemitraan Sukarela RI-UK
03-10-2022 / KOMISI VI
Komisi VI DPR RI menyetujui Pengesahan Persetujuan Kemitraan Sukarela antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Inggris Raya (UK) tentang Penegakan...