Penyusunan RAPBN 2023 Harus Antisipasi Dampak Konflik Laut China Selatan

05-08-2022 / KOMISI XI

Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad. Foto: Dok/Man

 

Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mengantisipasi dampak konflik di Laut China Selatan saat penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2023. Ia mengatakan tensi konflik Beijing dan Taipei yang terjadi saat ini, diprediksi bisa saja berubah menjadi sumber konflik militer di Laut China Selatan.

 

Hal itu didasarkan pada sejumlah pengamatan pasca kunjungan kerja Ketua DPR AS Nancy Pelosi di Taiwan. "Belajar dari APBN 2022, proses penyusunannya tidak mempertimbangkan perang Ukraina-Rusia. Tidak ada prediksi perang Ukraina-Rusia akan pecah,” ujar Kamrussamad dalam keterangan tertulisnya, Kamis (4/8/2022).

 

Kamrussamad menyebut realitanya saat ini perang Ukraina dengan Rusia menjadi episentrum resesi global, selain pandemi Covid-19. Karena itu, Kemenkeu diminta mewaspadai jangan sampai penyusunan APBN 2023 mengulang hal yang sama. “Presiden Jokowi akan membacakan Pidato RAPBN 2023 dan Nota Keuangannya, yaitu tanggal 16 Agustus minggu depan, Pemerintah harus antisipasi perlunya pertimbangan perang Laut China Selatan dalam penyusunan RAPBN 2023,” ujar Kamrussamad.

 

Apabila tidak diantisipasi, kata Politisi Partai Gerindra tersebut, dampak konflik itu terhadap ekonomi nasional akan jauh lebih besar dibanding dampak perang Ukraina versus Rusia. Selain Indonesia berada di lingkaran inti episentrum konflik, Laut China Selatan juga menjadi wilayah yang kaya Sumber Daya Alam (SDA) dan lintasan strategis lalu lintas rantai pasok dunia.

 

"Selain dampak ekonomi, maka Indonesia juga akan mengalami dampak langsung berupa terjadinya kerusakan dan kehancuran di wilayah Natuna sebagai salah satu sumber eksplorasi sumber pendapatan negara. Kemungkinan-kemungkinan terburuk dari perang di Laut China Selatan, harus disiapkan dalam RAPBN 2023 sejak sekarang," tutup legislator dapil DKI Jakarta III itu. (rdn/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Dari Masalah Lahan Hingga Investasi, Puteri Komarudin Beri Catatan terkait Pembangunan IKN
07-02-2023 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin memberikan catatan terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Catatan tersebut dalam rangka...
Pemerintah Jangan Hanya Gunakan Rasio Utang terhadap PDB Sebagai Indikator Batas Aman
07-02-2023 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyatakan keprihatinannya terhadap total utang pemerintah pada tahun 2022 yang telah mencapai mencapai...
Legislator Ingatkan Pemerintah Tak Paksakan Percepatan Pembangunan IKN
06-02-2023 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan mengingatkan kepada pemerintah agar tidak memaksakan percepatan pembangunan Ibu kota Nusantara (IKN)....
Belum Dapat DIPA APBN 2023, Badan Otorita IKN Harus Cari Cara Yakinkan Investor
06-02-2023 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Bertu Merlas mendorong Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk mencari cara dalam meyakinkan investor...