Komisi VIII Sarankan Kemensos Bentuk Divisi Khusus Guna Awasi Lembaga Filantropi

09-08-2022 / KOMISI VIII

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka. Foto: Runi/Man

 

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebutkan, ada 176 temuan diduga menyelewengkan dana serupa Aksi Cepat Tanggap (ACT). Temuan tersebut sudah dilaporkan ke Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dalam bentuk dokumen. PPATK juga menyerahkan dokumen terkait kepada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

 

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka pun meminta Kementerian Sosial membangun sistem pengawasan baru terhadap lembaga filantropi. Sebab kata Diah, sistem yang ada saat ini sudah harus dievaluasi. Pasalnya, lanjut Diah, masalah serupa ACT sudah terjadi sebelum Mensos Risma menjabat, sudah sejak 10 tahun lalu. 

 

“Untuk itu harusnya ada membangun mekanisme audit dan ada sanksi kalau misal ditemukan persoalan. Lembaga ini harus dibangun sistem monitoring," ujar politisi PDI-Perjuangan itu kepada wartawan, baru-baru ini. 

 

Senada, Anggota Komisi VIII DPR RI MF Nurhuda Yusro, menyebut kasus ACT seperti fenomena gunung es. “Sejak awal,  kami mengatakan, kasus ACT seperti gunung es. Di mana kelihatan besar, namun sebetulnya ada begitu banyak yang tak terungkap," kata Nurhuda. 

 

Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, langkah Kemensos yang menggandeng PPATK untuk mengawasi lembaga filantropi sudah tepat. Menurut Nurhuda, seharusnya Kemensos bukan sekadar memberi izin, tapi harus punya kewenangan melakukan pengecekan.

 

“Harus ada kerja sama dengan pihak lainnya. Kemitraan dengan PPATK menjadi bagian penting untuk dilakukan karena harus dicek, apakah Kemensos menjadi lembaga yang cukup pemberi izin tanpa punya kewenangan menyelidiki detail? Kalau mereka nggak punya kewenangan kan menjadi lambat," katanya. (rnm/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Dorong Kebersamaan Pemerintah Tangani Bencana Gempa di Cianjur
27-11-2022 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Endang Maria Astuti mendorong adanya kebersamaan dalam penanganan bencana gempa bumi yang terjadi di Cianjur...
Manajemen Distribusi Bantuan Harus Merata bagi Korban Gempa Bumi Cianjur
27-11-2022 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka menekankan manajemen distribusi bantuan harus merata bagi korban bencana gempa bumi di...
Komisi VIII Terima Audiensi KKMA Jawa Barat terkait BPMU yang Belum Cair
23-11-2022 / KOMISI VIII
Komisi VIII DPR RI melakukan audiensi dengan Kelompok Kerja Madrasah Aliyah (KKMA) Provinsi Jawa Barat danForum Silaturahmi Madrasah Aliyah terkait...
Ace Hasan: Segera Identifikasi Korban dan Kebutuhan Masyarakat Terdampak Gempa Cianjur
23-11-2022 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menyampaikan keprihatinan dan berbela sungkawa dengan musibah gempa yang melanda Kabupaten...