Hubungan China dan Taiwan Tak Kondusif, Legislator Minta Pemerintah Lindungi WNI di Taiwan

09-08-2022 / KOMISI I

Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani. Foto: Runi/nvl

 

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI memastikan sekitar 300 ribu WNI di Taiwan dalam kondisi aman. Hal ini terkait kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi ke pulau tersebut yang memicu kemarahan China. Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani meminta pemerintah fokus memberikan perlindungan maksimal bagi sekitar 300 Warga Negara Indonesia (WNI) yang ada di Taiwan, setelah meningkatnya ketegangan dengan China pasca-kunjungan tersebut.

 

"Saya ingin memastikan pemerintah fokus memberikan perlindungan maksimal bagi setidaknya 300 ribu WNI yang ada di Taiwan terdiri dari pekerja migran dan lainnya yang belum terdata seperti ABK dan pekerja sektor-sektor yang lain," kata Christina dalam keterangan pers rilis yang diterima Parlementaria Selasa (9/8/2022).

 

Dia mengingatkan Kementerian Luar Negeri untuk mematangkan rencana kontingensi untuk mengantisipasi perkembangan atau dinamika di Taiwan. Langkah itu menurut dia sangat penting karena untuk Taiwan ada beberapa faktor yang berbeda dari negara-negara lainnya yaitu perwakilan Indonesia di Taiwan adalah lembaga nondiplomatik dengan jumlah personel terbatas.

 

Karena itu dia menilai, pemerintah RI perlu sedini mungkin mempersiapkan skenario perlindungan WNI agar jika dalam situasi tertentu diperlukan untuk mengambil langkah evakuasi nantinya bisa berjalan baik. "Tentu perlindungan WNI jadi fokus perhatian kita, apalagi jumlah fantastis tiga ratus ribu itu bukan jumlah yang sedikit. Maka mematangkan rencana-rencana kontingensi sudah pasti harus dilakukan," ujarnya.

 

Christina menjelaskan terdapat sekitar 237 ribu pekerja migran Indonesia yang lokasinya tersebar di berbagai munisipalitas di Taiwan. Selain itu menurut dia, di Taiwan juga banyak anak buah kapal "letter of guarantee" yang berangkat dengan tidak menggunakan skema pengiriman PMI. "Mereka ini tidak terdata sehingga kita tidak mengetahui keberadaannya saat ini. Maka tentu saja krusial untuk mematangkan upaya kontijensi sejak sekarang untuk mengantisipasi situasi-situasi seperti ini juga," katanya. (tn/aha) 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Jelang KTT G20 di Bali, Komisi I Cek Kesiapan BIN Bali
01-10-2022 / KOMISI I
Panitia Kerja (Panja) Persiapan G20 Komisi I DPR RI mengadakan pertemuan dengan Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Bali, di Badung,...
TB Hasanuddin Dukung Pengembangan Terobosan Kapal Selam Demi Pertahanan Negara
29-09-2022 / KOMISI I
Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengatakan, PT PAL Indonesia merupakan salah satu industri strategis milik Badan Usaha Milik...
Apresiasi MoU dengan Setjen DPR, Dave Fikarno Harap RRI Ikut Andil dalam Sosialisasi UU
29-09-2022 / KOMISI I
Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno berharap adanya kerja sama berupa nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU)...
Legislator Menyayangkan Keputusan Panglima TNI Turunkan Syarat Tinggi Badan Calon Taruna
29-09-2022 / KOMISI I
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa merevisi aturan Panglima TNI Nomor 31 Tahun 2020 dengan tujuan untuk mengakomodasi kondisi umum remaja...