DPR Soroti Produktivitas Pupuk di Aceh yang Terkendala Ketersediaan Gas

10-08-2022 / KOMISI VI

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima di Banda Aceh, Selasa (9/8/2022). Foto: Nadia/Man

 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima menyoroti ketersediaan gas sebagai bahan bakar utama mesin produksi pupuk yang digunakan oleh mesin pembuat pupuk di PT Pupuk Iskandar Muda (PIM), dalam upaya meningkatkan pengembangan pabrik pupuk di Aceh, yang menurutnya harus dicarikan solusi bersama agar produksi pupuk dapat meningkat dan memenuhi kebutuhan pupuk nasional.

 

“Ketersediaan mengenai gas yang sampai hari ini belum terselesaikan, formulasi seperti apa supaya PIM ini bisa berjalan normal kembali, karena di PIM ini sebenarnya mesinnya itu mesin yang lebih modern daripada pabrik pupuk yang lain. Hanya memang ketersediaan gas ini menjadi problem dari dulu sampai sekarang. Apalagi harga gas yang sudah mencapai 50 dolar, sedangkan pemerintah mematok harga 6 dolar. Saya kira itu menjadi sesuatu yang yang harus diselesaikan secara bersama-sama," kata Aria Bima di Banda Aceh, Selasa (9/8/2022).

 

Dalam pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI dengan mitra kerja terkait, Aria Bima menilai hal ini bukan tidak mendasar, mengingat saat ini kemampuan pabrik pupuk nasional, hanya mencukup 14 juta ton dari kebutuhan nasional 23 juta ton. Sementara subsidi pupuk Indonesia sebesar 9 juta ton, sehingga diharapkan dengan adanya penambahan produksi pupuk dari PT Pupuk Iskandar Muda (PIM), Aria Bima yakin target kebutuhan nasional terhadap pupuk, baik subsidi mauoun non subsidi, semuanta terpenuhi dan tercukupi.

 

“Apalagi kita sudah mencanangkan bahwa situasi sekarang tidak bisa tidak, tanaman pangan ini menjadi skala prioritas dalam situasi pasca pandemi Covid-19 ini, situasi interdependensi antar negara mengenai pangan tidak seperti yang kita harapkan. Pangan jadi komoditas pertahanan di masing-masing negara, sistem distribusi dan transportasi dan sistem B to B soal pangan sekarang lebih dikendalikan oleh government. Maka tidak mau tidak, kita harus benar-benar mampu mencukupi pangan nasional dengan produksi pangan kita sendiri," tandasnya.

Dengan kebutuhan pangan nasional ini, maka menurut politisi PDI-Perjuangan tersebut, saat inilah letak keniscayaan agar ketersediaan pupuk nasional harus menjadi perhatian secara khusus. Terutama bagaimana memaksimalkan pabrik-pabrik pupuk yang ada saat ini yang memang dalam kendala, baik itu di teknologi produksinya yang sudah banyak yang usang, dan kemudian untuk kesediaan bahan bakunya, yaitu gas.

 

Sementara, Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun meminta agar harga pupuk menjadi murah dan mudah didapat oleh petani. Mengingat, saat ini masyarakat susah menjangkau pupuk yang murah dan mudah. "Jadi kita minta ke Pupuk Indonesia, agar bisa pupuk subsidi juga yang terjangkau dan stoknya ada. sekarang ini masalah mereka kesulitan dengan harga mahal dan stoknya tidak ada,” tandas politisi Partai NasDem itu. (ndy/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Kemitraan Sukarela RI-UK Harus Tetap Perhatikan Aspek Lingkungan dan Masyarakat
04-10-2022 / KOMISI VI
Komisi VI DPR RI baru saja menyetujui Pengesahan Persetujuan Kemitraan Sukarela antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Inggris Raya (UK)...
Persetujuan Kemitraan Sukarela RI-UK Diharapkan Berdampak Luas Bagi Pengusaha
03-10-2022 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI Muslim berharap rencana pengesahan persetujuan kemitraan sukarela antara Pemerintah RI dan Kerajaan Inggris Raya tentang penegakan hukum...
Nusron Wahid Harap Sertifikasi Perawat Indonesia Masuk Paket Perjanjian Kemitraan Ekonomi dengan UAE
03-10-2022 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid berharap agar dalam Rencana Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia...
Komisi VI Setujui Pengesahan Persetujuan Kemitraan Sukarela RI-UK
03-10-2022 / KOMISI VI
Komisi VI DPR RI menyetujui Pengesahan Persetujuan Kemitraan Sukarela antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Inggris Raya (UK) tentang Penegakan...