Eva Yuliana Apresiasi Program Rehabilitasi Berbasis Masyarakat Untuk Cegah Penggunaan Narkoba

12-08-2022 / KOMISI III

Anggota Komisi III DPR RI Eva Yuliana saat menghadiri rapat dengar pendapat di Kantor Kejati Provinsi Jambi, Kamis (11/8/2022). Foto: Tasya/nvl

 

Anggota Komisi III DPR RI Eva Yuliana mengatakan, letak geografis Jambi yang berada di sentral Pulau Sumatera, kerap dimanfaatkan pengedar narkoba menjadi daerah lintasan untuk pengedaran narkoba. BNN Provinsi (BNNP) Jambi pun mengungkap bahwa terdapat enam jalur rawan penyelundupan narkoba yang tersebar di seluruh wilayah provinsi Jambi baik melalui jalur darat maupun laut. Salah satu terobosan BNNP Jambi yang menjadi perhatian Eva adalah dikembangkannya rehabilitasi berbasis masyarakat sebagai bagian dari pencegahan penyalahgunaan narkoba. 

 

”Kemudian tadi ketika kita berdiskusi dengan BNNP, ini cukup menarik karena memang Jambi inikan letak geografisnya adalah ditengah-tengah atau bisa menjadi daerah lintasan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain yang mana Jambi ini tempatnya di sentral Pulau Sumatera. Nah ini menjadi menarik karena di Jambi ini banyak dinamika yang terkait dengan pengedaran narkoba,” ujar Eva usai menghadiri rapat dengar pendapat dengan Kejaksaan Tinggi Jambi dan Kepala Kejaksaan Negeri se-Provinsi Jambi beserta jajaran, dan Kepala BNN Provinsi Jambi dan Kepala BNNK se-Provinsi Jambi di Kantor Kejati Provinsi Jambi, Kamis (11/8/2022).

 

Legislator Dapil Jateng V ini menyebut, baik BNN pusat hingga ke tingkat daerah tidak akan bisa melakukan strategi pemberantasan narkotika sendiri. Karenanya, Eva mendorong agar BNN bekerja sama dan bersinergi dengan aparat penegak hukum lainnya seperti Polri, untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan peredaran narkotika.

 

”Yang pasti BNNP tidak bisa melakukannya sendiri, baik itu BNN pusat sampai BNN daerah sampai BNN tingkat Kabupaten/Kota sekalipun tidak bisa melakukan itu sendiri. Harus bekerja sama dengan lembaga penegakan hukum dalam hal ini yang paling strategis adalah bekerja sama dengan Polri di tingkat masing-masing. Sehingga, BNNP meningkatkan kerjasamanya dengan lembaga penegakan hukum dalam hal ini adalah Polda Jambi untuk penindakan,” terang Eva.

 

Selain itu, Eva juga turut menyoroti kebutuhan dukungan anggaran yang diperlukan BNNP Jambi untuk mengoptimalkan tugas dan fungsinya. Meski di tengah keterbatasan anggaran, pihaknya mengapresiasi BNNP Jambi yang berencana terus berinovasi untuk mencegah dan menanggulangi peredaran narkoba. Salah satu terobosan BNNP Jambi yang menjadi perhatian Eva adalah dikembangkannya rehabilitasi berbasis masyarakat, yang dinilai tidak hanya mampu memberikan pelayanan rehabilitasi bagi penyalahguna dan korban penyalahguna narkoba, tetapi juga menjadi wadah untuk mencegah masyarakat dari bahaya narkotika.

 

”Nah disini yang menarik di Jambi adalah rehabilitasi berbasis masyarakat yang dilakukan nah ini kami minta lebih dikembangkan lagi rehabilitasi berbasis masyarakat ini karena memang titik poin yang seharusnya dilakukan oleh BNN adalah persoalan rehabilitasi. bagaimana kalau dalam rehabilitasi ini mengajak kerjasama masyarakat untuk kemudian yang pertama adalah menjaga, tentunya ini sebagian dari upaya preemptive yang dilakukan oleh BNNP, pencegahan pada masyarakat atau generasi bangsa dari Narkotika,” ujar Eva. (nap/aha) 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Kutuk Aksi Bom Bunuh Diri di Polsek Astana Anyar
08-12-2022 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Eva Yuliana menyampaikan duka cita atas meninggalnya satu anggota Polri dalam peristiwa bom bunuh diri...
Komisi III Dukung Langkah Polri Berantas Gangster di Surabaya
07-12-2022 / KOMISI III
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendukung langkah Polri menangkap sejumlah orang yang terlibat aksi gangster di Surabaya,...
Indonesia Patut Berbangga UU KUHP Murni Buatan Anak Bangsa
06-12-2022 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Supriansa mengungkapkan disahkannya Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) menjadi UU merupakan...
Komisi III dan Menkumham Setujui RUU Pengesahan Perjanjian RI-Singapura tentang Ekstradisi Buronan
05-12-2022 / KOMISI III
Komisi III DPR RI dalam rapat kerja bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly beserta jajaran...