Legislator Minta Pertamina Transparan Jelaskan Ketidaksesuaian Stok dan Fakta Pertalite di Lapangan

14-08-2022 / KOMISI VII

Anggota Komisi VII DPR RI Nurhasan Zaidi. Foto: Dok/nvl

 

Anggota Komisi VII DPR RI Nurhasan Zaidi meminta Pertamina secara transparan menjelaskan ketidaksesuaian antara stok dan fakta mengenai ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di lapangan. Sebab, menurut informasi yang diperolehnya, banyak masyarakat yang sulit mendapatkan Pertalite di berbagai stasiun pengisian bahan bakar, setidaknya selama satu pekan terakhir.

 

Padahal, pernyataan dari Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting, menjelaskan bahwa stok Pertalite tersedia hingga 18 hari ke depan dan akan terus diproduksi. "Dari sisi volume penyediaan Pertalite, dari kuota sebanyak 23,05 juta liter Pertalite di tahun 2022, sampai bulan Juli ini sudah terpakai 16,8 juta kiloliter. Ini artinya masih ada sisa 6,25 juta liter lagi yang tersedia," ungkap Nurhasan dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Minggu (14/8/2022).

 

Dari segi ketersediaan ini, dilihat dari tren konsumsi Pertalite, ia menilai sisa kuota ini tidak akan mencukupi sampai akhir tahun. “Karena itu, saya mendesak Pemerintah dan Pertamina harus sigap dalam mengambil tindakan dan segera mengambil langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan Pertalite ini," ujar Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.

 

Nurhasan menyarankan agar dibuka opsi untuk menambah kuota Pertalite. Menurutnya, ketersediaan Pertalite yang cukup akan membantu masyarakat untuk bangkit lagi secara ekonomi. "Daya beli masyarakat belum pulih sebagai dampak dari pandemi, sehingga jangan lagi dipersulit dengan kesulitan memperoleh Pertalite. Pertalite ini termasuk Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP). Sehingga, menjadi tanggung jawab penuh Pemerintah untuk memastikan ketersediaannya. Pemerintah dan Pertamina wajib membuat rencana cadangan (contingency plan) menghadapi berbagai skenario ke depan," tutupnya. (rdn/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Alami Kebocoran, Operasional PT SMGP Harus Dihentikan
29-09-2022 / KOMISI VII
PT Sorik Merapi Geothermal Power (SMGP) yang diduga mengalami keboncoran gas, didesak agar dihentikan saja operasionalnya, karena diduga membuat 79...
Legislator Minta Pemerintah Tunda Pengadaan Listrik untuk Pejabat
29-09-2022 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto minta Presiden tunda menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) terkait rencana pengadaan mobil dinas listrik untuk...
Komisi VII Minta Pemerintah Perhatikan Kawasan Industri Bantaeng
28-09-2022 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR Ridwan Hisjam meminta pemerintah pusat untuk memberikan dukungan terhadap perkembangan Kawasan Industri Bantaeng, di Kabupaten Bantaeng,...
Komisi VII Minta PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia Tingkatkan ‘Final Product’ hingga ke Peralatan Rumah Tangga
28-09-2022 / KOMISI VII
Anggota Komisi VI DPR Andi Ridwan Wittiri mengapresiasi keberadaan PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia sebagai industri feronikel pertama di Sulawesi Selatan,...