Ecky Mucharam: Hentikan Pengeluaran Non-Prioritas dan Pertebal Bantalan Sosial Masyarakat

14-08-2022 / KOMISI XI

Anggota Komisi XI DPR RI DPR RI Ecky Awal Mucharam. Foto: Arief/nvl

 

Anggota Komisi XI DPR RI DPR RI Ecky Awal Mucharam mendesak pemerintah untuk melakukan dua hal dalam rangka menghadapi gejolak perekonomian global yang cukup serius. Dua hal tersebut adalah, pertamamenghentikan pengeluaran yang tidak prioritas, dan keduamempertebal bantalan sosial bagi masyarakat. Saat ini, menurutnya, perekonomian sedang menghadapi ancaman. Karena itu, pemerintah perlu cermat dan menghentikan pemborosan yang tidak perlu.

 

“Perekonomian dunia menghadapi gejolak yang cukup serius. Dinamika perekonomian global semakin tidak menentu terlebih karena persoalan politik dan keamanan. Perang Rusia dan Ukraina tidak hanya berdampak pada dua negara yang berperang, namun juga dampaknya melalui krisis energi sehingga sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia,” ujar Ecky dalam keterangan tertulisnyaMinggu (14/8/2022).

 

Dampak yang dirasakan terhadap sektor riil dan masyarakat, kata Ecky, cukup besar. Transmisinya melalui dua hal, yakni kenaikan harga minyak dan pangan. “Mestinya, dua hal ini yang menjadi prioritas pemerintah sekarang. Keduanya berkontribusi terhadap peningkatan inflasi. Padahal inflasi menggerus pendapatan riil masyarakat,” ungkap politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.

 

Pada Juli 2022, kata Ecky, upah buruh nominal hanya naik 0,3 persen secara tahunan. Namun, inflasi secara tahunan mencapai 4,94 persen. “Artinya kenaikan kesejahteraan buruh tidak setimpal dengan kenaikan harga yang dihadapi. Kesejahteraan buruh tergerus cukup dalam. Rakyat bawah merasakan langsung dampak dari gejolak ini. Bantalan rakyat perlu diperkuat!” tegas Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI tersebut.

 

Karena itu, Ecky mendesak pemerintah fokus untuk menyeleseikan persoalan riil di masyarakat. Ia menilai ruang fiskal yang sempit ini sangat tidak mungkin jika digunakan untuk memenuhi seluruh keinginan dan ambisi pemerintah. Di sisi lain, ia meminta pemerintah untuk memilah, mana kebutuhan prioritas dan mana keinginan.

 

Oleh karena, anggaran sangat terbatas jika harus memaksakan pengeluaran ambisius yang tidak penting dan tidak memberikan dampak terhadap kesejahteraan. “Untuk itu, saya meminta pemerintah untuk melakukan dua hal. Pertama, pemerintah perlu menghentikan pengeluaran yang serampangan, boros, dan tidak menguntungkan masyarakat,” tegas Ecky.

 

Pengeluaran tidak penting dan serampangan tersebut, salah satunya adalah kereta cepat. Sejak awal, menurutnya, kereta cepat ini sudah sangat bermasalah. “Anggaran pembangunan dan pembengkakan yang terjadi tidak patut untuk dibebankan pada APBN. Proyek ini bukan proyek rakyat, dan tidak berdampak terhadap rakyat,” urai legislator dapil Jawa Barat III itu.

 

Oleh karena itu, Ecky menilai, tidak pantas jika uang rakyat digunakan untuk membiayai proyek serampangan tersebut. “Contoh lainnya adalah ambisi pemindahan ibu kota negara. Pemindahan ini bukan prioritas dan tidak tepat jika kemampuan fiskal yang terbatas harus digunakan untuk proyek pemborosan ini,” papar Ecky.

 

Langkah kedua yang harus dilakukan pemerintah adalah pertebal bantalan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. Kenaikan harga pangan, energi, dan listrik punya dampak instan dalam memukul masyarakat miskin dan mereka yang rentan untuk jatuh dalam jurang kemiskinan. Prioritas fiskal secara total harus dialokasikan untuk membantu masyarakat tersebut.

 

“Anggaran belanja sosial perlu ditambah, salah satu yang menjadi perhatian adalah subsidi upah dan bantuan langsung bagi buruh dan pekerja informal di sektor pertanian. Nisbah pendapatan yang dihasilkan akibat ledakan komoditas dapat digunakan untuk menambal subsidi minyak dan energi,” tutup Ecky. (rdn/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Harus Cegah 'Moral Hazard', Pengelolaan Garuda Indonesia Tak Cukup Bermodal Kompetensi
01-10-2022 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Hidayatullah menekankan pengelolaan BUMN pelat merah seperti PT Garuda Indonesia, Tbk tak cukup hanya bermodal...
Satgas BLBI Harus Tagih Dana BLBI Rp110,4 Triliun
30-09-2022 / KOMISI XI
Satuan Tugas (Satgas) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) harus segera menagih dana negara sebesar Rp110,4 triliun. Pasalnya, sesuai dengan Kepres...
Puteri Komarudin Dorong BSI Jadi Motor Pengembangan Keuangan Syariah
29-09-2022 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudinmendorong Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi motor pengembangan keuangan syariah. Hal tersebut didasari...
Heri Gunawan Pertanyakan Pembiayaan BSI untuk UKM
29-09-2022 / KOMISI XI
Bank Syariah Indonesia (BSI) mengalami penurunan kinerja khusus untuk pembiayaan usaha kecil menengah (UKM). Padahal, para pelaku UKM ini banyak...