Mukhamad Misbakhun Apresiasi Kinerja Pemerintah Koordinasikan Penanganan Ekonomi Terdampak Covid-19

14-08-2022 / KOMISI XI

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun. Foto: Arief/nvl

 

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengapresiasi kinerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam mengoordinasikan penanganan masalah ekonomi, guna menangani gejolak ekonomi akibat pandemi Covid-19 dan lonjakan harga minyak dunia. Ia mengatakan capaian tersebut tak terlepas dari koordinasi yang baik antara Presiden Jokowi, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, hingga Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo.

 

"Arahan Presiden Jokowi di sektor ekonomi dijalankan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Pak Airlangga Hartarto, ada Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani yang memerankan kebijakan fiskal yang sangat bagus, lalu didukung peran Pak Perry bersama jajaran Bank Indonesia," kata Misbakhun saat menggelar kegiatan 'Sosialisasi Cinta Rupiah: Bela Negara Tanpa Senjata' di Bangil, Pasuruan, Jawa Timur, Sabtu (13/8/2022).

 

Misbakhun mengutip data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang diumumkan 5 Agustus lalu, bahwa ekonomi Indonesia tercatat tumbuh 5,44 persen. "Positif. Di saat luar negeri mengalami gejolak harga BBM, di Indonesia naik atau enggak? Kan, enggak," ujar Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini.

 

Misbakhun menyatakan pemerintah memilih mempertahankan subsidi BBM. Namun, dia menyebut kebijakan fiskal dalam menjaga harga BBM harus ditopang kebijakan moneter. Menurut Misbakhun, BI sebagai pihak yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter punya andil besar dalam menjaga ketersediaan dana. "Nah, uang subsidi ini dari mana? Sebagian dari pajak negara, sebagian dari Bank Indonesia," kata Misbakhun.

 

Politisi Partai Golkar ini menjelaskan pemerintah dan BI telah menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) Jilid III. SKB itu berisi kesepakatan tentang berbagi beban (burden sharing) yang memungkinkan dukungan pembiayaan melalui Surat Berharga Negara (SBN). Melalui skema itu, BI membeli SBN dari pemerintah. "Dengan SKB Jilid III, pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih lebar karena dukungan Bank Indonesia," tuturnya.

 

Dia menambahkan saat ini seluruh masyarakat menikmati buah kebijakan pemerintah tentang subsidi BBM. Menurut dia, angka inflasi tetap terkendali meski harga minyak terus bergejolak seiring konflik antara Rusia dengan Ukraina yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda. "Jika kita melihat perang Rusia-Ukraina yang membuat harga minyak menjadi tinggi, inflasi yang tinggi terjadi di berbagai negara. Indonesia hanya mengalami inflasi di bawah sepuluh persen," tutup Misbakhun. (rdn/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi XI Minta Alokasi Dana Sawit untuk 'Replanting' Harus Diperbesar
05-02-2023 / KOMISI XI
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie OFP memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) Komisi XI DPR RI di Pontianak,...
Komisi XI Ingatkan LPDP Ada Potensi Defisit Anggaran 2023 Sebesar Rp 2 Triliun
03-02-2023 / KOMISI XI
Komisi XI DPR RI mengingatkan LPDP bahwa terdapat potensi defisit di proyeksi anggaran pendapat dan belanja tahun 2023. Besaran defisit...
UU Harmonisasi Peraturan Pajak Berhasil Menggenjot Penerimaan Negara
03-02-2023 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin menilai Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang telah disahkan DPR RI beberapa...
Komisi XI Apresiasi Peningkatan Realisasi Penerimaan Pajak serta Bea Cukai Kalimantan Timur
02-02-2023 / KOMISI XI
Realisasi penerimaan pajak dan bea cukai di Kalimantan Timur sepanjang tahun 2022 mengalami pertumbuhan yang tinggi. Oleh karena capaian itu,...