Meutya Hafid Sayangkan Tindakan Arogan Anggota Paspampres di Solo

15-08-2022 / KOMISI I

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid. Foto: Runi/nvl

 

Anggota Pasukan Pegamanan Presiden (Paspampres) diketahui memukul sopir truk di Kota Solo, Jawa Tengah, usai insiden tabrakan antara truk yang dikendarai sopir truk dengan mobil yang ditumpangi Paspampres. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka pun sudah memanggil kedua belah pihak. Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menyayangkan tindakan arogan anggota Paspampres tersebut, sebab perilakunya tidak pantas dilakukan.

 

“Tindak arogan dari oknum Paspampres ini tidak bisa diterima dan menunjukkan masih marak arogansi aparat TNI yang terjadi di tengah masyarakat," kata Meutya dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, Senin (15/8/2022). Meutya mengatakan kejadian arogansi prajurit TNI terhadap masyarakat bukan pertama kali terjadi. Ia lantas mengingatkan 8 wajib TNI yang harus diimplementasikan di lingkungan masyarakat.

 

"Kejadian seperti ini bukan pertama kali terjadi antara masyarakat dengan TNI. Kami mengingatkan setiap anggota TNI harus memahami dan terus menjalankan 8 Wajib TNI yang berisi di antaranya bersikap ramah terhadap rakyat, sopan santun terhadap rakyat, serta mengimplementasikan slogan yang sering diutarakan TNI, yaitu 'Bersama Rakyat TNI Kuat'," ujar politisi Partai Golkar tersebut.

 

Meutya juga meminta jajaran TNI untuk terus menjaga disiplin dan profesionalitas. Mengungkit beberapa kasus melibatkan anggota TNI, Meutya mengartikan ada masalah di kedisiplinan prajurit. "Saya juga meminta kepada TNI untuk terus menjaga dan terus meningkatkan disiplin dari profesionalitas prajurit. Beberapa kasus yang saya dengar seperti penembakan istri TNI oleh suami anggota TNI, penganiayaan oleh senior TNI di Papua menunjukkan adanya masalah dalam kedisiplinan anggota," ujar Meutya.

 

Lebih lanjut legislator daerah pemilihan (dapil) Sumatera Utara I itu mengapresiasi respons cepat TNI yang langsung menyikapi kejadian tersebut. Meutya juga berharap anggota yang terlibat itu dikenai sanksi. "Kami apresiasi respons yang cepat dari TNI terhadap kejadian-kejadian ini dan berharap dengan respon cepat TNI dapat dicintai rakyat. Ya, (anggota Paspampres) perlu diberi sanksi. Sanksi kan tahapannya banyak, teguran juga masuk sanksi. Tinggal dilihat bobot pelanggarannya sejauh mana," lanjut Meutya. (tn/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Jelang KTT G20 di Bali, Komisi I Cek Kesiapan BIN Bali
01-10-2022 / KOMISI I
Panitia Kerja (Panja) Persiapan G20 Komisi I DPR RI mengadakan pertemuan dengan Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Bali, di Badung,...
Apresiasi MoU dengan Setjen DPR, Dave Fikarno Harap RRI Ikut Andil dalam Sosialisasi UU
29-09-2022 / KOMISI I
Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno berharap adanya kerja sama berupa nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU)...
Legislator Menyayangkan Keputusan Panglima TNI Turunkan Syarat Tinggi Badan Calon Taruna
29-09-2022 / KOMISI I
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa merevisi aturan Panglima TNI Nomor 31 Tahun 2020 dengan tujuan untuk mengakomodasi kondisi umum remaja...
Utut Adianto: Koordinasi Pembangunan Infrastruktur TI dan Ekosistem Digital di Sumbar Perlu Ditingkatkan
28-09-2022 / KOMISI I
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto meminta Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Infomasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)...