Lembaga Filantropi Selewengkan Dana, Iskan Lubis: Ada Kelemahan Regulasi

16-08-2022 / KOMISI VIII

Anggota Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis saat ditemui sebelum mengikuti Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2022). Foto: Man/Pdt

 

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebutkan, ada 176 yayasan filantropi diduga menyelewengkan dana serupa Aksi Cepat Tanggap (ACT). Menurut Anggota Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis kasus yang menimpa ACT dan lembaga serupa lainnya terjadi karena adanya kelemahan regulasi. Untuk itu, Iskan mendorong revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang (PUB).

 

“Perlu disempurnakan regulasi yang mengatur pengumpulan donasi masyarkat, baik berupa uang maupun barang, karena regulasi yang ada saat ini sudah tidak relevan dengan situasi yang ada saat ini,” kata Iskan sesaat sebelum mengikuti Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2022).

 

Beberapa hal yang perlu direvisi, menurut politisi PKS itu mengenai transparansi, akuntabilitas hingga kontrol publik dan pemerintah terhadap pengumpulan uang dan barang. “Kalau tidak segera diperbaiki, ini akan merugikan masyarakat, karena pengawasannya itu tidak jalan. Saya mendukung Menteri Sosial membentuk timsus untuk melakukan pengawasan terhadap izin lembaga filantropi dan penyaluran bansos,” kata Iskan.

 

Sebelumnya, Mensos Tri Rismaharini mengatakan akan membentuk timsus untuk melakukan pengawasan terkait izin lembaga filantropi dan penyaluran bansos. Timsus akan diisi jajaran Kemensos, Bareskrim Polri, Kejaksaan, PPATK, KPK, BPKP, Kemenkumham, dan Kominfo. “Timsus yang terdiri atas sejumlah lembaga itu tak hanya bertugas mengawasi, tapi juga mengkaji ulang semua regulasi,” tutup Iskan. (rnm/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Diah Tolak Kekerasan & Diskriminatif Perempuan di Politik
30-11-2022 / KOMISI VIII
Ketua Presidum Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPP-RI) Diah Pitaloka mendukung gerakan menolak aksi kekerasan terhadap perempuan dengan mengedepankan segala...
Bukhori Dorong Kemenag Bantu Percepat Pemulihan Madrasah dan Ponpes di Cianjur
29-11-2022 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf menyoroti kurangnya komitmen Kementerian Agama (Kemenag) dalam mendorong percepatan pemulihan pasca musibah gempa...
Komisi VIII DPR Apresiasi BAZNAS atas Capaian Pengumpulan Zakat
28-11-2022 / KOMISI VIII
Komisi VIII DPR RI mengapresiasi capaian pengumpulan Zakat Infak Shadaqah(ZIS) dan Dana Sosial Keagamaan lainnya (DSKL) Badan Amil Zakat Nasional(BAZNAS)...
Hasbi Asyidiki Harapkan Kemensos dan Dinsos bisa Bersinergi
28-11-2022 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI M. Hasbi Asyidiki Jayabaya mengungkapkan bahwa Dinas Sosial (Dinsos) di daerah sering kali tidak bersinergi...