Lembaga Filantropi Selewengkan Dana, Iskan Lubis: Ada Kelemahan Regulasi

16-08-2022 / KOMISI VIII

Anggota Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis saat ditemui sebelum mengikuti Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2022). Foto: Man/Pdt

 

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebutkan, ada 176 yayasan filantropi diduga menyelewengkan dana serupa Aksi Cepat Tanggap (ACT). Menurut Anggota Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis kasus yang menimpa ACT dan lembaga serupa lainnya terjadi karena adanya kelemahan regulasi. Untuk itu, Iskan mendorong revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang (PUB).

 

“Perlu disempurnakan regulasi yang mengatur pengumpulan donasi masyarkat, baik berupa uang maupun barang, karena regulasi yang ada saat ini sudah tidak relevan dengan situasi yang ada saat ini,” kata Iskan sesaat sebelum mengikuti Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2022).

 

Beberapa hal yang perlu direvisi, menurut politisi PKS itu mengenai transparansi, akuntabilitas hingga kontrol publik dan pemerintah terhadap pengumpulan uang dan barang. “Kalau tidak segera diperbaiki, ini akan merugikan masyarakat, karena pengawasannya itu tidak jalan. Saya mendukung Menteri Sosial membentuk timsus untuk melakukan pengawasan terhadap izin lembaga filantropi dan penyaluran bansos,” kata Iskan.

 

Sebelumnya, Mensos Tri Rismaharini mengatakan akan membentuk timsus untuk melakukan pengawasan terkait izin lembaga filantropi dan penyaluran bansos. Timsus akan diisi jajaran Kemensos, Bareskrim Polri, Kejaksaan, PPATK, KPK, BPKP, Kemenkumham, dan Kominfo. “Timsus yang terdiri atas sejumlah lembaga itu tak hanya bertugas mengawasi, tapi juga mengkaji ulang semua regulasi,” tutup Iskan. (rnm/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi VIII Harap Komisioner KPAI Terpilih Dapat Lebih Libatkan Masyarakat
29-09-2022 / KOMISI VIII
Komisi VIII DPR RI baru saja menyepakati sembilan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) periode 2022-2027 setelah sebelumnya telah melaksanakan...
Komisi VIII Sepakati Sembilan Komisioner KPAI
29-09-2022 / KOMISI VIII
Komisi VIII DPR RI menyepakati sembilan komisioner anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) periode 2022-2027. Sembilan orang komisioner tersebut terpilih...
RUU Kesejahteraan Lansia Diharapkan Tingkatkan Kualitas Pelayanan dan Pemberdayaan pada Lansia
27-09-2022 / KOMISI VIII
Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI tentang Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lansia) menyerap aspirasi para stakeholder di Kantor...
RUU Kesejahteraan Lansia Diharapkan Berikan Kehidupan Layak Bagi Pensiunan Maupun Lansia Tidak Mampu
27-09-2022 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriani mengatakan revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (UU Kesejahteraan...