Pemerintah Patok 'Indonesian Crude Price' 90 dolar AS per Barel

16-08-2022 / PARIPURNA

Presiden Joko Widodo saat menyampaikan Pidato Pengantar RAPBN 2023 dan Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna, Pembukaan Masa Persidangan I di Gedung Paripurna DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2022). Foto: Faisal/Man

 

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023, pemerintah telah mematok Indonesian Crude Price (ICP) sebesar 90 dolar Amerika Serikat (AS) per barel. Angka itu naik dibanding APBN 2022 yang sebesar 63 dolar AS per barel.

 

“Harga minyak mentah Indonesia ICP diperkirakan akan berkisar pada USD90 per barel,” kata Presiden Joko Widodo saat menyampaikan Pidato Pengantar RAPBN 2023 dan Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna, Pembukaan Masa Persidangan I di Gedung Paripurna DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2022). Patokan angka ICP tersebut diharapkan membawa optimisme baru dalam pengelolaan energi ke depan.

 

Pada bagian lain, Presiden Jokowi menargetkan lifting minyak dan gas bumi berada di kisaran masing-masing 660.000 barel per hari dan 1,05 juta barel setara minyak per hari. Sementara asumsi hulu migas tersebut harus diimbangi dengan proyeksi nilai tukar rupiah yang diperkirakan bergerak pada kisaran Rp14.750 per dolar AS.

 

Sebelumnya, Presiden Jokowi dalam Pengantar RAPBN 2023 menguraikan belanja negara dipatok sebesar Rp3.041,7 triliun yang meliputi belanja pemerintah pusat Rp2.230 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa Rp811,7 triliun. Dan belanja subsidi direncanakan Rp297,1 triliun. Subsdi energi akan mendapat alokasi mayoritas dalam belanja subsidi tersebut.

 

Sementara itu pendapatan negara diperkirakan Rp2.443,5 triliun, didominasi penerimaan perpajakan sebesar Rp2.016,9 triliun. "Desain belanja dan pendapatan serta pembiayaan harus fleksibel, menyediakan ruang fiskal yang memadai agar mempunyai daya redam yang efektif untuk mengantisipasi ketidakpastian. APBN 2023 adalah APBN yang suportif dan terukur dalam menghadapi berbagai kemungkinan," tutur Presiden optimis. (mh/aha) 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Ingatkan RUU KUHP Jangan Sampai Kriminalisasi Masyarakat
07-12-2022 / PARIPURNA
Anggota Komisi III DPR RI Santoso mendukung penuh semangat pembaharuan hukum pidana, namun jangan sampai mengkriminalisasi dan mereduksi hak-hak masyarakat....
Tanggapi RKUHP, Legislator Tekankan Indonesia Negara Demokrasi
06-12-2022 / PARIPURNA
Anggota DPR RI Iskan Qolba Lubis menilai Pasal 240 dan 218 dalam Revisi Kitab Undang-undang hukum pidana (RKUHP) bisa menjadi...
UU KUHP Telah Akomodir Seluruh Aspirasi Masyarakat Indonesia
06-12-2022 / PARIPURNA
Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto dalam ‘Pandangan Komisi III DPR RI Tentang Urgensi UU KUHP’ saat konferensi pers...
DPR-Pemerintah Sahkan RUU Kerja Sama Pertahanan Indonesia-Fiji Jadi Undang-Undang
06-12-2022 / PARIPURNA
DPR RI, dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023, bersama Pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Persetujuan...