APBN Tahun 2023 Harus Membangkitkan Optimisme dan Mendukung Target Pembangunan

16-08-2022 / PARIPURNA

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat menyampaikan Keterangan Pemerintah atas RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2023 beserta Nota Keuangannya dalam Sidang bersama DPR RI dan DPD RI, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (16/08/2022). Foto: Yoga/Man

 

Bauran kebijakan yang tepat, serta sinergi dan koordinasi yang semakin erat antara otoritas fiskal, moneter, dan sektor keuangan akan menjadi modal yang kuat dalam rangka akselerasi pemulihan ekonomi nasional serta penguatan stabilitas sistem keuangan. Inflasi akan tetap dijaga pada kisaran 3,3 persen. Kebijakan APBN akan tetap diarahkan untuk mengantisipasi tekanan inflasi dari eksternal, terutama inflasi energi dan pangan.

 

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengungkapkan, arsitektur APBN tahun 2023 harus mampu meredam keraguan, membangkitkan optimisme, dan mendukung pencapaian target pembangunan, namun tetap dengan kewaspadaan yang tinggi. APBN harus terus berperan sebagai motor penggerak pertumbuhan dan instrumen kontra siklus.

 

"Karena itu, konsolidasi fiskal yang berkualitas terus kita lakukan sebagai bentuk komitmen Pemerintah untuk menjaga agar fiskal tetap sehat, namun juga mampu memelihara momentum pemulihan yang menguat," papar Jokowi saat menyampaikan Keterangan Pemerintah atas RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2023 beserta Nota Keuangannya dalam Sidang bersama DPR RI dan DPD RI, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (16/08/2022).

 

Konsolidasi fiskal juga merupakan refleksi kesiapsiagaan menyongsong tantangan baru yang lebih besar. Jokowi menjelaskan, desain APBN 2023 harus senantiasa ”Waspada, Antisipatif, dan Responsif” terhadap berbagai kemungkinan skenario yang bergerak sangat dinamis dan berpotensi menimbulkan gejolak.

 

Sementara itu, desain belanja dan pendapatan serta pembiayaan harus fleksibel, menyediakan ruang fiskal yang memadai agar mempunyai daya redam yang efektif untuk mengantisipasi ketidakpastian. APBN 2023 adalah APBN yang suportif dan terukur dalam menghadapi berbagai kemungkinan.

 

Arsitektur fiskal tahun 2023 juga dirancang untuk memperkokoh fondasi perekonomian dalam menghadapi tantangan saat ini maupun di masa yang akan datang, maka kebijakan fiskal tahun 2023 diarahkan untuk mendukung “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

 

Adapun rata-rata nilai tukar Rupiah diperkirakan bergerak di sekitar Rp14.750 per USD dan rata-rata suku bunga Surat Utang Negara 10 tahun diprediksi pada level 7,85 persen. Selanjutnya, harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan akan berkisar pada 90 US Dollar per barel. Di sisi lain, lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 660 ribu barel per hari dan 1,05 juta barel setara minyak per hari. (ssb/aha) 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Ingatkan RUU KUHP Jangan Sampai Kriminalisasi Masyarakat
07-12-2022 / PARIPURNA
Anggota Komisi III DPR RI Santoso mendukung penuh semangat pembaharuan hukum pidana, namun jangan sampai mengkriminalisasi dan mereduksi hak-hak masyarakat....
Tanggapi RKUHP, Legislator Tekankan Indonesia Negara Demokrasi
06-12-2022 / PARIPURNA
Anggota DPR RI Iskan Qolba Lubis menilai Pasal 240 dan 218 dalam Revisi Kitab Undang-undang hukum pidana (RKUHP) bisa menjadi...
UU KUHP Telah Akomodir Seluruh Aspirasi Masyarakat Indonesia
06-12-2022 / PARIPURNA
Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto dalam ‘Pandangan Komisi III DPR RI Tentang Urgensi UU KUHP’ saat konferensi pers...
DPR-Pemerintah Sahkan RUU Kerja Sama Pertahanan Indonesia-Fiji Jadi Undang-Undang
06-12-2022 / PARIPURNA
DPR RI, dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023, bersama Pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Persetujuan...