Tanggapi Pidato Pengantar RAPBN 2023, Puteri Komarudin: Desain APBN Harus Responsif

18-08-2022 / KOMISI XI

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin. Foto: Mentari/nvl

 

Presiden RI Joko Widodo telah menyampaikan Pidato Pengantar RUU APBN 2023 beserta Nota Keuangannya saat Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2022). Menanggapi pidato tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin menyatakan agar APBN 2023 harus responsif dalam menghadapi situasi ketidakpastian.

 

“APBN harus didesain secara fleksibel dan responsif untuk mengantisipasi dan meredam gejolak yang mungkin terjadi. Baik akibat pandemi, tensi geopolitik yang masih berlanjut, kenaikan inflasi global, maupun ketidakpastian harga komoditas global. Karena APBN tetap harus menjadi tumpuan untuk mempercepat pemulihan ekonomi, menjaga daya beli masyarakat, dan mengendalikan inflasi, hingga mendorong upaya reformasi struktural,” ungkap Puteri dalam keterangan persnya yang diterima Parlementaria, Kamis (19/8/2022).

 

Presiden Jokowi menyebutkan APBN 2023 akan fokus pada lima agenda utama yaitu penguatan kualitas SDM, akselerasi pembangunan infrastruktur, pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi, pelaksanaan revitalisasi industri, dan pembangunan dan pengembangan ekonomi hijau.

 

“Tahun depan memang APBN perlu kita sehatkan untuk kembali kepada disiplin fiskal, dengan batas maksimal defisit anggaran sebesar 3 persen sesuai Undang-Undang Keuangan Negara. Artinya, dengan kondisi ruang fiskal yang tidak selebar sebelumnya, maka penentuan prioritas belanja negara juga harus semakin selektif dan hati-hati,” tutur politisi Partai Golkar itu. Selain itu, Puteri juga mendorong pemerintah agar segera melakukan reformasi dalam kebijakan subsidi energi sebagai upaya untuk mengantisipasi tekanan pada APBN.

 

“Sehingga, subsidi ini menjadi semakin tepat sasaran. Yaitu, menyasar kelompok masyarakat yang memang membutuhkan, sekaligus menutup kebocoran penggunaan subsidi yang hanya semakin membebani APBN. Karena itu, persoalan data penerima hingga mekanisme penyalurannya menjadi hal krusial yang perlu segera dibenahi. Termasuk agar mengintegrasikan data penerima subsidi ini dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk meminimalisir error di lapangan,” jelas Puteri.

 

Menutup keterangannya, legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat VII ini berpesan agar nantinya pemerintah terus mengoptimalkan implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) guna mengejar target penerimaan negara.

 

“Memang kemungkinan kita tidak lagi mendapatkan berkah dari kenaikan komoditas global terhadap setoran penerimaan negara seperti yang terjadi tahun ini. Sehingga dapat berdampak pada penerimaan pajak dari komoditas di tahun depan. Makanya, UU ini harapannya bisa bekerja optimal untuk tingkatkan kepatuhan dan perluasan basis pajak. Yang tentu tujuannya untuk meningkatkan rasio perpajakan kita,” tutup Puteri. (rnm/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Belum Dapat DIPA APBN 2023, Badan Otorita IKN Harus Cari Cara Yakinkan Investor
06-02-2023 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Bertu Merlas mendorong Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk mencari cara dalam meyakinkan investor...
Legislator Desak OJK Intensifkan Pengawasan Asuransi Unit Link
06-02-2023 / KOMISI XI
Presiden RI Joko Widodo memberikan sorotan khusus terhadap persoalan asuransi Unit Link dalam sambutan di Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan...
Legislator Apresiasi Kontribusi PT SMI terhadap Pembangunan Infrastruktur di Kalsel
06-02-2023 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Fauzi Amro mengapresiasi kontribusi PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dalam mendukung pembiayaan dari berbagai proyek...
Komisi XI Dukung Pemerataan Pembangunan di Kalsel
06-02-2023 / KOMISI XI
Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan mengaku optimistis atas capaian pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan...