Kecelakaan Kerja Pengeboran Di Sumut, Komisi VII Desak KESDM Peringatkan SMGP

22-08-2022 / KOMISI VII

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman dalam rapat Komisi VII DPR dengan Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) KESDM, Senin (22/8/2022). Foto: Oji/Man

 

Komisi VII DPR RI mendesak kembali Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) agar memberi peringatan keras kepada PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP), karena telah banyak melakukan kecelakaan kerja di lokasi pengeboran panas bumi, di Mandailing Natal, Sumatera Utara.

 

Hal ini mengemuka dalam rapat Komisi VII DPR dengan Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) KESDM, Senin (22/8/2022). Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman ini menghadirkan pula Dirut PT SMGP. Kecelakaan kerja yang sering terjadi adalah keracunan berulang yang dialami warga di dekat lokasi pengeboran panas bumi akibat ada semburan liar di salah satu sumur pengeborannya.

 

PT SMGP juga menggunakan jasa PT Halliburton Drilling Systems Indonesia (HDSI) sebagai kontraktornya. Dalam salah satu poin kesimpulan rapat yang dibacakan Maman, PT SMGP sebaiknya tidak diberi izin pertambangan lagi selama masih menggunakan PT HDSI, karena telah banyak menimbulkan kecelakaan kerja.

 

"Komisi VII DPR RI mendesak Dirjen EBTKE KESDM RI untuk tidak memberikan izin pengeboran kepada PT SMGP apabila masih menggunakan kontraktor PT HDSI sebagai directional drilling services mengingat sudah banyak terjadi kecelakaan dan permasalahan aktivitas pengeboran di daerah-daerah lain selain di PT SMGP," terang Maman, membacakan poin kesimpulan.

 

Pada poin kesimpulan lainnya, Maman juga menegaskan bahwa Komisi VII DPR mendesak Dirjen EBTKE KESDM agar memberikan sanksi tegas berupa pencabutan izin pengeboran kepada PT Halliburton Logging Services Indonesia. Semua yang terjadi di lokasi pengeboran panas bumi, lanjut Maman, harus secara berkala dilaporkan ke Komisi VII DPR oleh KESDM. (mh/aha)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Yulian Gunhar Dukung Pemerintah Ajukan Banding terhadap WTO terkait Larangan Ekspor Nikel
02-12-2022 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Yulian Gunhar mendukung langkah Pemerintah Indonesia yang menyatakan akan mengajukan banding terhadap keputusan World Trade...
Dukung Pengembangan UMKM, Komisi VII DPR Apresiasi Kinerja PT Skinsol Kosmetik Industri
02-12-2022 / KOMISI VII
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Dony Maryadi Oekon memberikan apresiasi atas kinerja PT Skinsol Kosmetik Industri dalam mendukung pengembangan...
Tak Kunjung Kirim DIM RUU EBET, Mulyanto Nilai Pemerintah Langgar UU P3
01-12-2022 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai pemerintah, khususnya Presiden Jokowi, telah melanggar Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Pembentukan...
Paramitha Widya Bantu Pemasangan 1086 Titik Listrik Gratis di Brebes
01-12-2022 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Paramitha Widya Kusuma mengapresiasi program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) dariKementerian Energi dan Sumber Daya...