Slamet: Konservasi Komodo Diutamakan, Namun Kesejahteraan Rakyat Harus Dipikirkan

22-08-2022 / KOMISI IV

Anggota Komisi IV DPR RI Slamet saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (22/8/2022). Foto: Andri

 

Anggota Komisi IV DPR RI Slamet menyikapi adanya kenaikan tarif wisata Taman Nasional (TN) Komodo di Nusa Tenggara Timur. Dirinya menilai jika dalam kajiannya, tarif paket wisata senilai Rp15 juta untuk 4 orang itu tetap ada yang tertarik, dan target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercapai, maka kenaikan harga tiket tidak menjadi masalah. Namun yang harus dipikiran mengenai tetap pentingnya konservasi, demi keberlangsungan kehidupan Komodo, dan kesejahteraan rakyat setempat pada paket wisata yang ditawarkan kepada wisatawan.

 

“Jadi, saya bukan setuju tidak setuju dari sisi besarannya (harga tiket). Tetapi kajiannya, mampu enggak ada yang beli ke sana? Atau tarif turis dari luar dengan harga segitu layak enggak? Kalau terjangkau oleh mereka, oke-oke saja kok. Jadi yang penting target PNBP tercapai, kesejahteraan rakyat tetap dilibatkan dan mendapatkan dari akses pariwisata itu, konservasi tetap terjaga. Kuncinya di tiga itu,” ujar Slamet usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (22/8/2022).

 

Secara pribadi, dirinya menyatakan terkait dengan konservasi, pembatasan kedatanagan wisatawan ke TN Komodo itu menjadi penting. Dari sisi kenyamanan Komodo, dan juga kepentingan konservasi, akan lebih aman jika kawasan TN Komodo dikunjungi oleh 3.000 orang, daripada harus dikunjungi 30.000 orang. Maka pembatasan itu menjadi hal yang memang perlu menjadi pertimbangan, dirinya juga menyoroti adanya monopoli oleh satu perusahaan terkait pembagian tarif, yang tidak melibatkan masyarakat sekitar.

 

“Dari awal kalau kita ingin konservasi, jangan jadikan ekonomi menjadi panglima untuk keputusan itu. Tapi konservasi diutamakan, pikirkan kesejahteraan rakyat, jalan keluarnya ada di situ. Jadi buka semuanya, jangan berikan monopoli terhadap satu perusahaan tertentu saja. Tapi libatkan seluruh warga,” tegas Slamet.

 

Slamet juga mengusulkan adanya voucher yang dapat menjadi nilai tambahan bagi pengunjung yang juga menguntungkan masyarakat. “Misalnya, oke dalam konten dari tiket itu ada satu, misalnya tadi saya usulkan, ada voucher nilai tertentu wajib membeli produk dari masyarakat setempat, yang itu menjadi kontribusi masyarakat di situ dijamin penghasilannya. Termasuk hal lain yang mendukung ke (arah) sana, transportasi diberikan keleluasaan oleh masyarakat. Sehingga ini tidak menjadi kecemburuan,” kata legislator dapil Jawa Barat IV itu.

 

Slamet mengingatkan, keputusan besaran tarif wisata ada pada kajian. “Tapi catatannya tetap, kesejahteraan masyarakat sekitar harus ikut menikmati mahalnya tiket itu. Misalkan unsur tiket tadi, ambil dong sekian persen kasihkan ke masyarakat untuk menjadi bagian dari paket yang tidak terpisahkan dari mereka datang, sehingga mendapat keuntungan itu,” pesan Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI itu. (gal/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Program ‘Food Estate’ di Kabupaten Humbahas Sumut Belum Optimal
26-01-2023 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Djarot Saiful Hidayat menilai pengembangan kawasanFood Estate(FE) hortikultura berbasis korporasi di kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas)...
Penebangan Mangrove Di Batam Membahayakan Ekosistem
26-01-2023 / KOMISI IV
Menyusul ditemukannya gudang arang ilegal berbahan baku mangrove di Batam, Kepulauan Riau, bisa dipastikan banyak mangrove ditebang di habitatnya. Praktik...
Komisi IV: Hentikan Eksploitasi Tambang Batu Bara yang Merusak dan Merugikan Negara
26-01-2023 / KOMISI IV
Komisi IV DPR RI bersama dengan Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menertibkan kawasan tambang batu bara...
Komisi IV Temukan Produk Arang Ilegal, Ancam Keberadaan Mangrove
26-01-2023 / KOMISI IV
Pada inspeksi mendadak (sidak) di Kepulauan Riau (Kepri), Komisi IV DPR RI menemukan produk arang ilegal yang bahan bakunya diambil...