Perempuan dalam Politik Harus Ciptakan Kebijakan Publik yang Mengafirmasi Kebutuhan Perempuan

24-08-2022 / B.K.S.A.P.

Wakil Ketua Women Parliamentarians AIPA (WAIPA), Irene Yusiana Roba Putri usai acara briefing session : The Roles of Women Parliamentarian in Advancing Gender Responsive Legislation for Sustainable Peace and COVID-19 Recovery," di Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/8/2022). Foto: Ayu/nvl

 

Wakil Ketua Women Parliamentarians AIPA (WAIPA), Irene Yusiana Roba Putri mengungkapkan bahwa keterlibatan perempuan dalam dunia politik, terutama dalam Parlemen, bukan sekedar penambahan jumlah anggota Parlemen Perempuan. Melainkan juga bagaimana perempuan di Parlemen bisa memperkuat strategi dalam menciptakan kebijakan publik yang mampu mengafirmasi kebutuhan perempuan.

 

"Tugas kita bersama, bukan hanya bagaimana kita menambah jumlah anggota perempuan di parlemen. Tapi bagaimana anggota parlemen perempuan mampu mengembangkan atau meningkatkan produk hukum, baik itu dalam bentuk perundang-undangan ataupun dalam berbagai kebijakan lainnya, termasuk penganggaran yang lebih berpihak pada perempuan dan anak," papar Irene dalam acara briefing session: The Roles of Women Parliamentarian in Advancing Gender Responsive Legislation for Sustainable Peace and COVID-19 Recovery," di Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/8/2022).

 

Dengan kata lain, bagaimana anggota perempuan di parlemen antar kawasan (tidak hanya di Indonesia-red ) ini bisa saling bekerja sama, dan memperkuat strategi satu sama lain dalam menciptakan keputusan-keputusan publik. Serta bagaimana anggota parlemen mampu mengafirmasi kebutuhan-kebutuhan khusus bagi perempuan dan anak.

 

Di DPR RI sendiri, lanjut Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini, di bawah kepemimpinan Ketua DPR RI yang juga perempuan, Puan Maharani, telah menghasilkan beberapa undang-undang yang cukup mengafirmasi kebutuhan perempuan. Salah satunya yang baru-baru ini disahkan DPR RI adalah Undang-undang tindak pidana kekerasan seksual (UU TPKS). Dan tentu ke depan masih banyak rancangan undang-undang baru yang tengah disusun dan dibahas DPR RI bersama pemerintah untuk mengakomodir kebutuhan perempuan dan anak.

 

“Sebut saja RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak. Itu saya pikir menjadi pintu gerbang untuk kita mengakomodir kebutuhan perempuan dan khususnya anak dalam rangka menciptakan generasi emas ke depan. Karena memang faktanya, angka stunting di Indonesia masih sangat tinggi. Peran perempuan atau peran ibu lah menjadi kunci untuk menjawab atau pun mendukung terciptanya generasi emas bangsa ini. Dan peran anggota parlemen perempuan juga untuk merubah itu semua dan menjadikan generasi ke depan sebagai generasi emas,” papar Irene yang juga anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI ini.

 

BKSAP dan Kaukus perempuan menjadi leading sector untuk kerja sama anggota parlemen di kawasan menjadi penentu. Sehingga Irene menilai kuatnya kaukus perempuan di DPR RI bisa mewarnai kebijakan ataupun mewarnai resolusi-resolusi yang nantinya diciptakan di Women Parliamentarias of the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (WAIPA) yang akan digelar pada akhir bulan Agustus ini.

 

Termasuk kondisi pasca pandemi Covid-19 yang melanda Negara-negara lebih dari setengah bumi ini. UN Women mencatat bahwa pandemi juga memperdalam ketidaksetaraan dan hambatan struktural yang sudah ada sebelumnya. Terutama terkait dengan terbatasnya akses perempuan terhadap pekerjaan yang layak, sistem perlindungan sosial, layanan kesehatan, air bersih dan sanitasi, serta infrastruktur digital. Di wilayah atau negara yang sedang berkonflik, ketimpangan semakin terasa. (ayu/aha) 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
DPR dan LSPR Jepang akan Rancang Kerja Sama Tangani Mental Disorders
03-02-2023 / B.K.S.A.P.
Wakil Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera menerima tamu delegasi Jepang dari LSPR Institute of Communication and Business. Dalam...
DPR Dorong Diplomasi Parlemen untuk Mewujudkan Stabilitas di ASEAN
01-02-2023 / B.K.S.A.P.
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menjelaskan pentingnya diplomasi parlemen guna mewujudkan stabilitas di kawasan...
Dewi Coryati: Parlemen Indonesia Dukung Keterwakilan Perempuan dalam Proses Perdamaian
01-02-2023 / B.K.S.A.P.
Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Dewi Coryati menegaskan, parlemen Indonesia mendukung partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam...
Gilang Dhielafararez Kecam Kunjungan Menteri Israel di Kompleks Al-Aqsa
31-01-2023 / B.K.S.A.P.
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Gilang Dhielafararez mengecam kunjungan Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir...