Didi Irawadi Minta Kejelasan Kemenkeu terkait Pengungkapan BPK atas Permasalahan Anggaran Kemenkeu 2021

25-08-2022 / KOMISI XI

Anggota Komisi XI DPR RI Didi Irawadi Syamsuddin dalam Rapat Kerja DPR RI bersama Menkeu Sri Mulyani dalam rangka pembahasan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan dalam APBN tahun 2021, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (24/8/2022). Foto: Geraldi/Man

 

Anggota Komisi XI DPR RI Didi Irawadi Syamsuddin meminta kejelasan Kementerian Keuangan terkait pengungkapan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas 14.500 permasalahan senilai Rp8,37 triliun dalam pemeriksaan selama semester I tahun 2021 di lembaga tersebut. Rinciannya, 6.617 permasalahan kelemahan sistem internal dan 7.512 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp8,26 triliun, serta 372 permasalahan ketidakefisienan dan ketidakefektifan senilai Rp113,13 miliar.

 

Didi menilai permasalahan anggaran tersebut sangat disayangkan, mengingat dalam setiap rapat dengan pemerintah, Komisi XI DPR RI selalu ingatkan pemerintah agar setiap uang yang dianggarkan dapat tersalurkan dengan baik. “Bagaimana pertanggungjawaban Kemenkeu dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, terutama mengenai anggaran yang tidak efisien dan tidak efektif?” tanya Didi dalam Rapat Kerja DPR RI bersama Menkeu Sri Mulyani dalam rangka pembahasan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan dalam APBN tahun 2021, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (24/8/2022).

 

Di sisi lain, politisi Partai Demokrat itu juga meminta kejelasan pencapaian outcome dan berbagai indikator dari fokus utama kebijakan APBN 2021, yaitu penanganan kesehatan, perlindungan sosial, pemulihan ekonomi, serta reformasi struktural. “Dalam paparan ini kami tidak menemukan pencapaian outcome pencapaian dan berbagai indikator dari kebijakan tersebut. Bagaimana implementasi reformasi struktural terhadap berbagai aspek sosial dan ekonomi masyarakat, kami ingin meminta penjelasan pemerintah mengenai hal ini,” tegasnya.

 

Meskipun demikian, BPK memberikan Kemenkeu predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Bagian Anggaran 015 (LK BA015). Capaian ini merupakan capaian yang ke-11 kalinya berturut-turut sejak tahun 2011. (rdn/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi XI Minta Alokasi Dana Sawit untuk 'Replanting' Harus Diperbesar
05-02-2023 / KOMISI XI
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie OFP memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) Komisi XI DPR RI di Pontianak,...
Komisi XI Ingatkan LPDP Ada Potensi Defisit Anggaran 2023 Sebesar Rp 2 Triliun
03-02-2023 / KOMISI XI
Komisi XI DPR RI mengingatkan LPDP bahwa terdapat potensi defisit di proyeksi anggaran pendapat dan belanja tahun 2023. Besaran defisit...
UU Harmonisasi Peraturan Pajak Berhasil Menggenjot Penerimaan Negara
03-02-2023 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin menilai Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang telah disahkan DPR RI beberapa...
Komisi XI Apresiasi Peningkatan Realisasi Penerimaan Pajak serta Bea Cukai Kalimantan Timur
02-02-2023 / KOMISI XI
Realisasi penerimaan pajak dan bea cukai di Kalimantan Timur sepanjang tahun 2022 mengalami pertumbuhan yang tinggi. Oleh karena capaian itu,...