Gerakan Waste 4 Change Bisa Jadi ‘Role Model’ Anak Muda Berbakti untuk Negeri

27-08-2022 / KOMISI IV

Anggota Komisi IV DPR RI Luluk Nur Hamidah (dua dari kiri) usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI meninjau Layanan Pengelolaan Sampah ‘Waste 4 Change’ di Mustika Jaya. Foto: Ridwan/nvl

 

Anggota Komisi IV DPR RI Luluk Nur Hamidah menilai, gerakan perusahaan kewirausahaan sosial (social enterprise) ‘Waste 4 Change’ dapat menjadi panduan peran (role model) bagi anak-anak muda Indonesia dalam berbakti untuk negeri melalui pengelolaan sampah. Hal ini menunjukkan bahwa bisnis berbasis lingkungan tersebut kian diminati anak muda karena kesadaran yang kian tumbuh dari hari ke hari.

 

“Bahkan, ternyata dari bisnis sampah ini, mereka (Waste 4 Change) bisa meng-hire hampir dua ratus orang dan mereka juga bisa mendatangkan investor,” ujar Luluk saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI meninjau Layanan Pengelolaan Sampah ‘Waste 4 Change’ di Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat (26/8/2022). Tim Kunspek dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi.

 

Ia menegaskan jika kesadaran anak muda itu tumbuh, lalu diikuti dengan regulasi penegakan hukum yang semakin kuat, maka kebutuhan akan jasa pengelolaan sampah oleh swasta hingga pemanfaatan limbah akan menjadi sangat penting. Aspek tersebut sangat diperlukan mengingat Indonesia tergolong sebagai salah satu negara yang masih dianggap produsen sampah terbesar.

 

Sehingga, menjadi penting untuk bisa menjadikan Waste 4 Change ini sebagai salah satu model yang bisa ditularkan khususnya kepada anak-anak muda di Indonesia. “Jadi banyak sekali ragam pilihan untuk bakti kepada negeri. Juga sekaligus secara ekonomi ini sangat menjanjikan dan menguntungkan dan berkontribusi bagi kualitas lingkungan,” ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

 

Ke depannya, ia berharap seluruh pemda di Indonesia dapat mengakomodasi kepentingan pengusaha sampah, khususnya dari sisi regulasi usaha. Sebab, dengan adanya panduan yang jelas dari pemerintah pusat perihal peran swasta dalam kerja sama dengan pemerintah daerah, akan menciptakan ekonomi usaha yang lebih baik.

 

“Kalau pemerintah di satu sisi cukup tegas dalam hal law enforcement, maka ada kebutuhan bagi jasa lingkungan seperti yang dilakukan di sini yang itu dibutuhkan industri-industri yang selama ini hasilkan sampah,” tutup legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah IV tersebut. (rdn/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Polemik Data Beras, Komunikasi Publik Antar ‘Stakeholder’ Pemerintah Harus Terbangun Baik
04-02-2023 / KOMISI IV
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini meminta komunikasi publik antarstakeholderdi pemerintah harus terbangun dengan baik, khususnya terkait...
Pemerintah Harus Kasih Solusi Penggilingan Padi Lokal Tak Mampu Beli Gabah Petani
03-02-2023 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Ema Umiyyatul Chusna meminta pemerintah harus kasih solusi bagi penggilingan padi lokal yang berkapasitas kecil...
Pembebasan Lahan Hutan Diprioritaskan untuk Kepentingan Masyarakat Bukan Perusahaan
03-02-2023 / KOMISI IV
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa pelepasan lahan hutan di Desa Kota Niur, Provinsi Bengkulu tidak...
Sulaeman Hamzah: Komisi IV Akan Tinjau Permasalahan Limbah ‘Tailing’ PT Freeport
01-02-2023 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Sulaeman L. Hamzah menanggapi aspirasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) mengenai permasalahan limbah berbentuk...