Pemerintah Pusat Perlu Kaji Tambahan Insentif bagi Daerah yang Serius Mengelola Sampah

27-08-2022 / KOMISI IV

Anggota Komisi IV DPR RI Luluk Nur Hamidah saat mengikuti Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Layanan Pengelolaan Sampah ‘Waste 4 Change’ di Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat (26/8/2022). Foto: Ridwan/nvl

 

Anggota Komisi IV DPR RI Luluk Nur Hamidah menilai pemerintah pusat perlu mengkaji tambahan insentif bagi pemerintah daerah yang serius dalam mengelola sampah di wilayahnya masing-masing. Keseriusan itu harus tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sehingga menjadi kebijakan Green Fiscal  berbasis ekologi.

 

“Kalau sudah ada daerah yang memiliki keberanian untuk punya RPJMD-nya terkait dengan bidang lingkungan hidup, termasuk penanganan sampah, perlu mendapatkan insentif fiskal lebih dibandingkan sebelummya,” ujar Luluk saat mengikuti Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Layanan Pengelolaan Sampah ‘Waste 4 Change’ di Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat (26/8/2022).

 

Menurut Luluk, hampir tidak ada pemda yang melihat persoalan sampah sebagai prioritas pembangunan. Pembangunan selama ini masih dilihat sebagai hal yang normatif, di mana anggaran disediakan untuk infrastruktur yang mudah terlihat oleh masyarakat sehingga dapat terukur secara jelas. “Tetapi, kalau yang kelihatannya dengan lingkungan hidup kan susah,” ujar Luluk.

 

Dengan adanya dukungan dari APBN berupa insentif fiskal ini, menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut, maka akan menarik minat daerah untuk memasukkan persoalan lingkungan ke dalam prioritas pembangunan di APBN. Termasuk adanya tekanan dari masyarakat untuk menghadirkan kota yang lebih nyaman dan sehat untuk membangun kesadaran bersama.

 

“Semoga Presiden Jokowi bisa mengambil isu yang terkait dengan sampah ini sebagai bagian dari isu penting dan strategis. Jadi, tema rakor saya kira bisa melibatkan K/L terkait termasuk juga Kemendagri punya tema yang sama tentang sampah,” tutup legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah IV ini. (rdn/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Program ‘Food Estate’ di Kabupaten Humbahas Sumut Belum Optimal
26-01-2023 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Djarot Saiful Hidayat menilai pengembangan kawasanFood Estate(FE) hortikultura berbasis korporasi di kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas)...
Penebangan Mangrove Di Batam Membahayakan Ekosistem
26-01-2023 / KOMISI IV
Menyusul ditemukannya gudang arang ilegal berbahan baku mangrove di Batam, Kepulauan Riau, bisa dipastikan banyak mangrove ditebang di habitatnya. Praktik...
Komisi IV: Hentikan Eksploitasi Tambang Batu Bara yang Merusak dan Merugikan Negara
26-01-2023 / KOMISI IV
Komisi IV DPR RI bersama dengan Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menertibkan kawasan tambang batu bara...
Komisi IV Temukan Produk Arang Ilegal, Ancam Keberadaan Mangrove
26-01-2023 / KOMISI IV
Pada inspeksi mendadak (sidak) di Kepulauan Riau (Kepri), Komisi IV DPR RI menemukan produk arang ilegal yang bahan bakunya diambil...