Pemerintah Izin Privatisasi Lima BUMN ke DPR, Puteri Komarudin: ‘Right Issue’ Harus Berjalan Optimal

30-08-2022 / KOMISI XI

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin. Foto: Munchen/Man

 

Kementerian Keuangan menyampaikan Program Tahunan Privatisasi Tahun 2022 kepada lima Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI, pada Senin (29/8/2022). Adapun BUMN yang dimaksud antara lain PT Waskita Karya Tbk, PT Adhi Karya Tbk, PT Bank Tabungan Negara Tbk, PT Semen Indonesia Tbk, serta PT Semen Kupang. Menanggapi hal ini, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin mendorong BUMN tersebut untuk siapkan strategi agar right issue berjalan optimal.

 

“Masing-masing BUMN perlu siapkan strategi agar proses right issue ke publik ini tetap menarik dan laku di pasar. Soal timing-nya juga perlu diatur. Termasuk perlu mempertimbangkan pula kondisi appetite dan interest investor untuk berpartisipasi dalam right issue ini. Jadi, aksi korporasi ini bisa terserap maksimal. Karena tahun lalu misalnya, Waskita Karya juga melakukan Right Issue, tapi hanya terserap 38 persen dari target,” ungkap Puteri melalui rilis yang diterima Parlementaria, Selasa (31/8/2022).

 

Sebagai informasi, Pasal 24 ayat 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan pemerintah pusat dapat melakukan penjualan dan/atau privatisasi perusahaan negara setelah mendapat persetujuan DPR. Tahun ini, pemerintah melakukan program privatisasi dengan metode Right Issue melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Waskita Karya sebesar Rp3 triliun, PT Adhi Karya sebesar Rp1,98 triliun, dan PT Bank Tabungan Negara sebesar Rp2,48 triliun.

 

Kemudian PT Semen Indonesia dengan skema inbreng saham Negara pada PT Semen Baturaja. Sedangkan pada PT Semen Kupang, pemerintah akan menjual saham secara langsung atau divestasi kepada investor. “Pemerintah perlu memastikan agar target Right Issue tahun ini dipastikan tetap realistis, tidak memberikan beban lebih kepada APBN, dan tidak justru semakin mendilusi kepemilikan saham publik,” ujar Puteri.

 

Politisi Partai Golkar ini berkomitmen untuk mendalami secara detail ketika pembahasan dengan masing-masing BUMN. “Kami akan dalami terkait analisis kelayakan untuk melakukan Right Issue, manfaatnya baik secara ekonomi dan sosial, dampaknya terhadap kinerja operasional dan finansial dari masing-masing BUMN, hingga kepemilikan saham dari investor publik. Begitupun, ketika dilakukan divestasi pada Semen Kupang, seperti apa perbaikan kinerja yang dapat dihasilkan dibandingkan ketika dikelola oleh pemerintah,” tutup Puteri. (rnm/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Ecky Muharam: Jati Diri Koperasi Berbeda dengan Sektor Jasa Keuangan
02-12-2022 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam menegaskan, jati diri koperasi seharusnya tidak memasuki ranah sektor jasa keuangan, meskipun...
Soal Tugas Awasi Koperasi, Fathan: Beban Kerja OJK Akan Semakin Berat
02-12-2022 / KOMISI XI
Pemerintah berencana memberikan mandat baru bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Nantinya OJK tidak hanya mengawasi kinerja perbankan dan investasi, namun...
Bahas RUU P2SK, Komisi XI: Pengawasan Koperasi Tetap Harus di Bawah Kemenkop-UKM
02-12-2022 / KOMISI XI
Komisi XI DPR RI menegaskan bahwa pengawasan untuk koperasi simpan pinjam yang berbentuk tertutup (close loop) maupun terbuka (open loop)...
Hadiri Forum Politisi Muda Asean, Puteri Komaruddin Paparkan Strategi Pemulihan Pasca Pandemi
28-11-2022 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin menghadiri forum regional kebijakan luar negeri kawasan Asia Tenggara, the ASIA Media Forum...