DPR Setujui RUU IK CEPA Menjadi UU

30-08-2022 / PARIPURNA

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus saat memimpin Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (30/8/2022). Foto: Oji/Man

 

DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dengan Korea Selatan (Indonesia-Korea Selatan Comprehensive Economic Partnership Agreement/IK CEPA) menjadi Undang-Undang (UU). Sebelumnya, dalam pembicaraan tingkat satu seluruh Fraksi di Komisi VI DPR RI dan pemerintah telah menyetujui RUU Pengesahan IK CEPA, dan kini dilanjutkan pada pembicaraan tingkat dua dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi UU.

 

“Kami akan menanyakan kembali pada seluruh peserta, apakah RUU perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara pemerintah Republik Indonesia dan Republik Korea dapat disahkan menjadi undang-undang?" tanya Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus saat memimpin Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (30/8/2022). Usai mendapat jawaban ‘Setuju’ dari peserta rapat, Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan itu mengetok palu sebagai tanda persetujuan seluruh Fraksi DPR RI.

 

Sebelumnya dalam laporannya di hadapan Rapat Paripurna, Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung sebagai perwakilan dari Komisi VI DPR RI telah menyampaikan serangkaian kegiatan dalam rangka pendalaman terhadap RUU IK CEPA. “Pada tanggal 5 Juli 2022 telah dilaksanakan rapat kerja dengan Menteri Perdagangan, Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri Luar Negeri untuk mendengarkan penjelasan pemerintah, pemandangan umum fraksi-fraksi dan jawaban pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi atas RUU IK CEPA. Selanjutnya, dilakukan pembahasan materi daftar inventarisasi masalah (DIM) yang terdiri dari 17 DIM batang tubuh dan 10 DIM penjelasan RUU IK CEPA,” jelas Martin.

 

Lebih lanjut disampaikan politisi Partai NasDem ini, dalam pembicaraan tingkat satu, masing-masing fraksi di Komisi VI DPR RI menyampaikan pendapat mini fraksi dan menyetujui bahwa perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Korea tersebut harus melindungi kepentingan nasional, khususnya di bidang ekonomi dan Perdagangan.

 

“Dalam pendapat mini fraksi disampaikan, implementasi perjanjian kemitraan ekonomi dengan pemerintah Republik Korea akan memberi manfaat lebih bagi Indonesia diantaranya perluasan akses pasar dan akses produk barang jasa ke Republik Korea, peningkatan PDB dan daya saing produk Indonesia, penguatan industri dalam negeri, peningkatan arus investasi ke Indonesia, pengembangan kualitas SDM untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional Indonesia pasca pandemi Covid-19, dan tentunya meningkatkan neraca perdagangan Indonesia,” terang Martin dalam laporannya mewakili Komisi VI DPR RI.

 

Selain menawarkan berbagai peluang, legislator daerah pemilihan (dapil) Sumatera Utara II ini mengingatkan, pemerintah juga harus mengantisipasi dampak perjanjian kemitraan ekonomi tersebut bagi Indonesia. Diantaranya kewajiban Indonesia, pembukaan akses pasar untuk produk produk dari Republik Korea.

 

“Kewajiban Indonesia untuk memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh penanam modal dari Republik Korea dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional, penyiapan industri dalam negeri, pemberian jaminan proteksi terhadap produk nasional dan merek nasional serta produk UMKM, penyederhanaan birokrasi perizinan, penguatan struktur dan kelembagaan ekonomi, sosialisasi kepada pelaku usaha nasional terkait perjanjian kemitraan ekonomi dengan republik Korea,” jelas Martin. (we/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
APBN Tahun 2023 Harus Dapat Antisipasi Gejolak dan Ketidakpastian Global
10-01-2023 / PARIPURNA
Pelaksanaan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) Tahun Anggaran 2023, selain menjadi stimulus perekonomian nasional, juga harus dapat antisipatif terhadap gejolak...
Luluk Nur Hamidah Galang Dukungan Pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
10-01-2023 / PARIPURNA
Anggota Badan Legislatif DPR RI Luluk Nur Hamidah berharap Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) untuk segera ditetapkan...
Walau di Tahun Politik, DPR Tetap Jalankan Tugas dan Fungsi Konstitusional dengan Baik
10-01-2023 / PARIPURNA
Pimpinan DPR RI berharap walaupun berada dalam tahun politik, parlemen tersebut tetap mengelola tugas dan fungsi konstitusionalnya sehingga berjalan dengan...
Pimpinan DPR Soroti Usulan Perubahan Sistem Pemilu
10-01-2023 / PARIPURNA
Pimpinan DPR RI menyoroti usulan perubahan sistem pemilu yang akan digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, yaitu dari Sistem Proporsional Terbuka...