Evaluasi Tata Kelola Pupuk Subsidi, Ibnu Multazam Minta Tentukan HET Pupuk Non-Subsidi

01-09-2022 / KOMISI IV

Anggota Komisi IV DPR RI Ibnu Multazam. Foto: Dok/Man

 

Anggota Komisi IV DPR RI Ibnu Multazam berharap Kementerian Pertanian (Kementan) mengevaluasi Permentan Nomor 10 Tahun 2022. Pasalnya, kebijakan yang mengatur soal tata kelola pupuk subsidi, jelasnya, membuat para petani Indonesia semakin sulit memperoleh pupuk subsidi akibat kelangkaan pupuk.

 

“Untuk anggaran 2023, anggaran subsidi pupuk itu kan jumlahnya relatif sama. Karena faktanya, di lapangan, para petani itu kalau kita reses, mengeluh tentang kurangnya pupuk atau kelangkaan pupuk, padahal yang disubsidi dua jenis pupuk. Nah itu harus dievaluasi kita bersama permentan itu,” ucap Ibnu dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Pertanian di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (31/8/2022).

 

Di sisi lain, dengan adanya kelangkaan pupuk subsidi di Indonesia, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyayangkan dicabutnya beberapa jenis pupuk yang disubsidi, seperti pupuk organik. Tidak hanya itu, dirinya memperhatikan harga pupuk non subsidi meroket tajam. Baginya, kondisi ini membuat para petani Indonesia dalam posisi dilematis.

 

“Kita harus melihat apakah dengan dicabutnya beberapa jenis pupuk, panennya nanti apakah akan sesuai target atau ga pada tahun 2022? Kalau tidak sesuai target, harus dicari faktornya apa. Apakah faktornya itu pupuk? Atau yang lain? Itu juga harus dievaluasi,” tuturnya.

 

Oleh karena itu, ke depannya, legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur VII itu meminta agar pupuk non-subsidi ditentukan Harga Eceran Tertinggi (HET). Hal ini, menurutnya, penting supaya harga pupuk non subsidi yang didistribusikan tidak meroket tajam sehingga para petani tetap bisa memperoleh pupuk sesuai kebutuhan.

 

“Tentunya, Menteri Pertanian tidak bisa sendiri membuat HET pupuk. Ini harus bekerja sama dengan Menteri Koordinator Perekonomian dan Menteri Keuangan untuk mencoba meng-exercise harga pupuk non subsidi, itu (pupuk non subsidi) dibuat HET sebagaimana yang terjadi di minyak dan gas,” tandas Ibnu. (ts/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Polemik Data Beras, Komunikasi Publik Antar ‘Stakeholder’ Pemerintah Harus Terbangun Baik
04-02-2023 / KOMISI IV
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini meminta komunikasi publik antarstakeholderdi pemerintah harus terbangun dengan baik, khususnya terkait...
Pemerintah Harus Kasih Solusi Penggilingan Padi Lokal Tak Mampu Beli Gabah Petani
03-02-2023 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Ema Umiyyatul Chusna meminta pemerintah harus kasih solusi bagi penggilingan padi lokal yang berkapasitas kecil...
Pembebasan Lahan Hutan Diprioritaskan untuk Kepentingan Masyarakat Bukan Perusahaan
03-02-2023 / KOMISI IV
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa pelepasan lahan hutan di Desa Kota Niur, Provinsi Bengkulu tidak...
Sulaeman Hamzah: Komisi IV Akan Tinjau Permasalahan Limbah ‘Tailing’ PT Freeport
01-02-2023 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Sulaeman L. Hamzah menanggapi aspirasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) mengenai permasalahan limbah berbentuk...