Anggota DPR Kritik Struktur Belanja Anggaran KY 

01-09-2022 / KOMISI III

Anggota Komisi III DPR RI Romo H.R. Muhammad Syafi'i. Foto: Jaka/Man

 

Anggota Komisi III DPR RI Romo H.R. Muhammad Syafi'i mengkritik struktur belanja anggaran Komisi Yudisial (KY) yang lebih besar peruntukannya untuk dukungan operasional daripada belanja non operasional dimana belanja operasional naik sebesar 4 persen dari tahun 2022. Sementara, belanja non operasional yang dialokasikan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi (tupoksi) KY seperti untuk pengangkatan calon MA dan memelihara harkat dan martabat hakim MA justru menurun sebesar 11,6 persen.

 

Demikian disampaikan Romo saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Sekjen Komisi Yudisial RI dengan agenda pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2023 dan pembahasan usulan program yang akan didanai oleh Dana Alokasi Khusus berdasarkan kriteria teknis dari komisi yang digelar di Ruang Rapat Komisi III, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (1/9/2022).

 

“Kenapa ini menarik perhatian saya, bahwa tupoksi dari KY dalam meningkatkan integritas hakim yaitu meningkatnya pengawasan hakim, memperkuat kapasitas hakim kemudian tersedianya profil hakim sesuai standar kode etik pedoman perilaku hakim (KEPPH), terlaksananya pemberdayaan stakeholder dan publik, terlaksananya integrasi pengembangan teknologi informasi dan meningkatnya kualitas manajemen internal.Ini yang saya kira seharusnya menjadi jiwa dari KY itu,” ujar Romo.

 

Namun, sambung Politisi Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini, fakta dilapangan seringkali berbeda. Legislator dapil Sumatera Utara I ini.mengungkapkan, dirinya memiliki pengalaman pribadi ketika melaporkan perilaku oknum hakim di Kabupaten Serdang Bedagai yang dinilai menyalahi kode etik hakim namun hingga kini dirinya belum mendapat tindak lanjut dari laporan yang telah dibuat ke KY.

 

“Saya punya pengalaman ketika melaporkan perilaku hakim di Kabupaten Serdang Bedagai, dimana secara fakta tergugat tanahnya hanya 10 meter tapi mirisnya malah tetap menang di pengadilan atas tanah 100 meter. Maka kita laporkan ke KY, namun hingga kini kami belum mendapat tindak lanjut dari laporan tersebut. Padahal, saya yang melapor langsung selaku Anggota Komisi III. Temuan-temuan ini saya kira perlu menjadi pertimbangan agar antara alokasi dana dengan program kerja itu efektif dan bermanfaat bagi tupoksi yang dimiliki oleh KY,” pungkas Romo. (pun/aha) 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Kutuk Aksi Bom Bunuh Diri di Polsek Astana Anyar
08-12-2022 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Eva Yuliana menyampaikan duka cita atas meninggalnya satu anggota Polri dalam peristiwa bom bunuh diri...
Komisi III Dukung Langkah Polri Berantas Gangster di Surabaya
07-12-2022 / KOMISI III
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendukung langkah Polri menangkap sejumlah orang yang terlibat aksi gangster di Surabaya,...
Indonesia Patut Berbangga UU KUHP Murni Buatan Anak Bangsa
06-12-2022 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Supriansa mengungkapkan disahkannya Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) menjadi UU merupakan...
Komisi III dan Menkumham Setujui RUU Pengesahan Perjanjian RI-Singapura tentang Ekstradisi Buronan
05-12-2022 / KOMISI III
Komisi III DPR RI dalam rapat kerja bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly beserta jajaran...