Komisi III Setujui Anggaran MK 2023 Capai Rp1,2 triliun

01-09-2022 / KOMISI III

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir saat memimpin rapat dengan Sekjen MK M. Guntur Hamzah, di Ruang Rapat Komisi III DPR, Senayan, Kamis (1/9/2022), Foto: Jaka/Man

 

Dalam pembahasan anggaran tahun 2023 di Komisi III DPR RI, Mahkamah Konstitusi (MK) mendapat pagu anggaran sebesar Rp1,2 triliun. Sebelumnya Kementerian Keuangan hanya mengalokasikan anggaran MK sebesar Rp344 miliar.

 

Demikian mengemuka dalam rapat dengar pendapat Komisi III DPR yang dipimpin Adies Kadir dengan Sekjen MK M. Guntur Hamzah, Kamis (1/9/2022), di ruang rapat Komisi III DPR, Senayan. Ada usulan tambahan anggaran yang diajukan MK dan disetujui Komisi III DPR, sebesar Rp906 miliar.

 

Adies saat membacakan kesimpulan rapat mengungkapkan, "Komisi III DPR RI dapat menerima penjelasan dari Sekretaris MK RI atas pagu anggaran tahun 2023 yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp344.360.371.000 dan menyetujui usulan tambahan yang diajukan sebesar Rp906.636.707.000, sehingga menjadi Rp1.250.997.078.000."

 

Komisi III DPR RI, lanjut Adies, akan segera menyampaikan hasil rapat pembahasan anggaran MK tahun 2023 ini dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR. Di Banggar, kesepakatan pagu anggaran MK itu, selanjutnya akan disinkronisasi di Banggar DPR, sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan. (mh/aha) 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Kutuk Aksi Bom Bunuh Diri di Polsek Astana Anyar
08-12-2022 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Eva Yuliana menyampaikan duka cita atas meninggalnya satu anggota Polri dalam peristiwa bom bunuh diri...
Komisi III Dukung Langkah Polri Berantas Gangster di Surabaya
07-12-2022 / KOMISI III
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendukung langkah Polri menangkap sejumlah orang yang terlibat aksi gangster di Surabaya,...
Indonesia Patut Berbangga UU KUHP Murni Buatan Anak Bangsa
06-12-2022 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Supriansa mengungkapkan disahkannya Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) menjadi UU merupakan...
Komisi III dan Menkumham Setujui RUU Pengesahan Perjanjian RI-Singapura tentang Ekstradisi Buronan
05-12-2022 / KOMISI III
Komisi III DPR RI dalam rapat kerja bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly beserta jajaran...