Kenaikan Harga BBM Adalah Langkah Rasional dan Tidak Dapat Dihindari

03-09-2022 / KOMISI XI

Anggota Komisi XI DPR RI Zulfikar Arse Sadikin. Foto: Ist/nvl

 

Anggota Komisi XI DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai kenaikan harga BBM subsidi, adalah langkah yang rasional dan tidak dapat dihindari. Sebab, harga minyak dunia  atau world trade international crude sudah terlampau jauh di luar perkiraan. Sehingga, semua negara di dunia terkena imbasnya yang dirasakan oleh seluruh penduduk dunia.

 

“Dalam konteks ini, kemampuan pemerintah untuk memberikan subsidi tentu memiliki keterbatasan. Jadi, kenaikan harga ini hal yang rasional di tengah krisis ekonomi global,” ujar Zulfikar dalam keterangan tertulis yang diterima ParlementariaSabtu (3/9/2022).

 

Meskipun demikian, ke depannya, pasca keputusan kenaikan BBM subsidi tersebut, setidaknya terdapat empat hal yang harus dilakukan pemerintah untuk menghadapi dampak kenaikan BBM bersubsidi ini. Pertama, meningkatkan kinerja perekonomian nasional menjadi lebih sehat dan produktif dengan menghilangkan ekonomi biaya tinggi dan hambatan struktural.

 

“Sehingga bisa terus menarik investasi luar negeri maupun dalam negeri yang dapat membuka lapangan kerja. Dengan demikian rakyat menjadi produktif dan tetap memiliki daya beli,” ujar politisi Partai Golkar tersebut.

 

Kedua, menggunakan sumber daya yang dimiliki, di mana pemerintah mesti terus mengendalikan laju inflasi di tengah masyarakat, terutama di sektor pangan. Sebab, tambahnya, sebelum kenaikan BBM saja, inflasi di sektor pangan mencapai sudah mencapai 11 persen.

 

“Karena itu, jangan sampai masyakarat kelas bawah kehilangan kemampuan daya beli yang drastis untuk masalah pangan. Jangan sampai masyarakat kelas bawah ini kesulitan membeli makanan meskipun sekadar sayuran, tempe-tahu, dan telur saja. Bila itu terjadi, maka tingkat kemiskinan akan semakin meningkat,” tegasnya.

 

Ketiga, efektivitas dari program-program perlindungan sosial (perlinsos) harus semakin baik. Disampaikannya, penerima program perlinsos harus yang benar-benar membutuhkan dan terpukul akibat kenaikan BBM bersubsidi ini. “Selama ini banyak penerima yang tidak berhak, sedangkan yang berhak justru tidak tersentuh sama sekali. Masalah data merupakan PR pemerintah yang belum tuntas diselesaikan hingga hari ini,” urainya.

 

Keempat, pemerintah harus semakin menghilangkan inefisiensi dalam pengelolaan anggaran. Pelbagai program dan kegiatan yang tidak urgen sebaiknya dihapus saja, serta jika ada yang bisa ditunda, sebaiknya ditunda sampai keadaan ekonomi lebih baik lagi.

 

“Anggaran difokuskan untuk melindungi masyarakat tidak mampu dari dampak inflasi. Jangan sampai ketika rakyat menderita, pemerintah malah boros dengan anggarannya. Di dalam setiap krisis ekonomi, negara harus menjadi  pihak yang paling menderita, bukan rakyatnya,” tutupnya. (rdn/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Belum Dapat DIPA APBN 2023, Badan Otorita IKN Harus Cari Cara Yakinkan Investor
06-02-2023 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Bertu Merlas mendorong Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk mencari cara dalam meyakinkan investor...
Legislator Desak OJK Intensifkan Pengawasan Asuransi Unit Link
06-02-2023 / KOMISI XI
Presiden RI Joko Widodo memberikan sorotan khusus terhadap persoalan asuransi Unit Link dalam sambutan di Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan...
Legislator Apresiasi Kontribusi PT SMI terhadap Pembangunan Infrastruktur di Kalsel
06-02-2023 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Fauzi Amro mengapresiasi kontribusi PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dalam mendukung pembiayaan dari berbagai proyek...
Komisi XI Dukung Pemerataan Pembangunan di Kalsel
06-02-2023 / KOMISI XI
Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan mengaku optimistis atas capaian pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan...