Johan Rosihan Tekankan KLHK Agar Berikan Postur Anggaran 2023 yang Proporsional

05-09-2022 / KOMISI IV

Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri LHK Siti Nurbaya di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (5/9/2022). Foto: Arief/Man

 

Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menekankan agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memberikan postur anggaran tahun 2023 sesuai dengan program prioritas yang ditetapkan pada tahun mendatang. Postur anggaran, baginya, akan menentukan kesuksesan pelaksanaan program prioritas tersebut.

 

“Saya tetap mengoreksi tema pembangunan dengan milestone KLHK tahun 2023 berkaitan dengan sampah dan limbah. Kalau kita lihat dari postur anggaran malah dirjen yang menangani menerima anggaran yang paling sedikit,” terang Johan dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri LHK Siti Nurbaya di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (5/9/2022).

 

Membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L), Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI itu menjelaskan jika antara rencana program, anggaran, dan pelaksanaan tidak sinkron, maka pemerintah Indonesia dianggap tidak mampu berkomitmen terhadap janjinya sendiri.

 

“Selama delapan tahun memperhatikan, setiap berulang tahunnya, terus seperti ini. Buat temanya bagus, tapi pas dilihat anggarannya, kok tidak sesuai? Menteri KLHK jangan seperti itu. Menjadikan sampah, menjadi lingkungan sebagai tema milestone pembangunan KLHK tapi anggaran ditjen yang menangani lingkungan justru sedikit,” ungkap legislator dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) II itu.

 

Oleh karena itu, Johan berharap KLHK segera menyesuaikan postur anggaran KLHK 2023 dengan program prioritas yang telah ditentukan. Terakhir, bersama Komisi IV DPR RI, Johan sepakat mendorong pengalokasian anggaran untuk mencegah sekaligus mengendalikan kebakaran hutan dan lahan, yang diprediksi akan terjadi pada siklus El Nino tahun 2023. (ts/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Polemik Data Beras, Komunikasi Publik Antar ‘Stakeholder’ Pemerintah Harus Terbangun Baik
04-02-2023 / KOMISI IV
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini meminta komunikasi publik antarstakeholderdi pemerintah harus terbangun dengan baik, khususnya terkait...
Pemerintah Harus Kasih Solusi Penggilingan Padi Lokal Tak Mampu Beli Gabah Petani
03-02-2023 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Ema Umiyyatul Chusna meminta pemerintah harus kasih solusi bagi penggilingan padi lokal yang berkapasitas kecil...
Pembebasan Lahan Hutan Diprioritaskan untuk Kepentingan Masyarakat Bukan Perusahaan
03-02-2023 / KOMISI IV
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa pelepasan lahan hutan di Desa Kota Niur, Provinsi Bengkulu tidak...
Sulaeman Hamzah: Komisi IV Akan Tinjau Permasalahan Limbah ‘Tailing’ PT Freeport
01-02-2023 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Sulaeman L. Hamzah menanggapi aspirasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) mengenai permasalahan limbah berbentuk...