Anis Byarwati Ingatkan Peran Strategis BPK Kawal APBN untuk Kesejahteraan Rakyat

09-09-2022 / KOMISI XI

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI dengan BPK dan BPKP, di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (7/9/2022). Foto: Munchen/nvl

 

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mengingatkan peran strategis Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam mengawal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk kesejahteraan rakyat. Lebih detail, Anis menyampaikan beberapa catatan tentang  Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam RUU APBN 2023.

 

“Pertama, saya menekankan bahwa BPK perlu memiliki pandangan menyeluruh terhadap postur RAPBN 2023. Selain itu, BPK juga perlu mencermati hal-hal yang menurut pemerintah menjadi beban APBN,” ujar Anis saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI dengan BPK dan BPKP, di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (7/9/2022).

 

Seperti diketahui, pemerintah menyampaikan bahwa dana pensiun, gaji ASN, TNI, POLRI hingga subsidi BBM, menjadi beban bagi APBN. Oleh karena itu, Anis meminta pemerintah melakukan perubahan postur anggaran sehingga terjadilah kenaikan harga BBM bersubsidi yang mendapat reaksi negatif luar biasa dari masyarakat. 

 

“Sebagai satu-satunya lembaga eksternal pemerintah yang memiliki mandat konstitusi untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, BPK diharapkan dapat betul-betul mengawal APBN yang menjadi instrument untuk kesejahteraan rakyat,” ujar politisi PKS tersebut.

 

Karena itu, Anis menegaskan APBN ini harus dikelola dengan sebaik-baiknya, sehingga manfaatnya sebesar-besarnya  untuk kesejahteraan rakyat sesuai Undang-Undang. “Peran BPK di sini sangat krusial memastikan bahwa APBN itu bukan hanya punya manfaat kepada pembangunan, tapi juga terukur akuntabilitasnya,” kata Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Negara (BAKN) DPR RI ini.

 

Selanjutnya, Anis juga memberikan apresiasi terhadap nilai kinerja BPK pada Tahun 2021 yang meningkat dibandingkan nilai kinerja Tahun 2020 yaitu mencapai angka 102,47 dari sebelumnya pada angka 98,68. Capaian dari tiga Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2021, yaitu: (1) Tingkat kualitas dan manfaat tata kelola keuangan negara berdasarkan hasil pemeriksaan BPK sebesar 74,19 persen atau mencapai 101,63 persen dari target sebesar 73 persen; (2) Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas manfaat hasil pemeriksaan dengan nilai 4,25 (sangat memuaskan) atau mencapai 101,19 persen dari target yang ditetapkan sebesar 4,20; (3) Nilai quality assurance reformasi birokrasi dengan nilai 88,17 (A) atau mencapai 108,48 persen dari target yang ditetapkan yaitu 81,28 (A). 

 

“Dengan adanya apresiasi ini, melihat kontribusi dan hasilnya, maka ketersediaan dukungan anggaran sangat penting. Jadi kami sangat mendukung ajuan BPK untuk penambahan anggaran,” tutur Anis. Selanjutnya Anis mengingatkan tentang komitmen BPK di Tahun 2023 untuk melanjutkan berbagai reformasi dalam melaksanakan salah satu misinya yaitu melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lain di Indonesia.

 

Namun, Anis juga mengingatkan bahwa Tahun 2023 merupakan tahun politik menjelang 2024. “Ini menjadi tantangan tersendiri bagi BPK. Keuangan negara harus dijaga agar mengalir sesuai dengan peruntukannya dan tidak menjadi anggaran politik 2024. BPK perlu menyiapkan Langkah-langkah strategis sebagai komitmen BPK dalam melaksanakan tata kelola yang transparan dan berkesinambungan,” ujarnya.

 

Terakhir, Anis mengingatkan agar BPK melakukan sosialisasi lebih massif mengenai kinerjanya yang belum banyak diketahui masyarakat. Sebagian masyarakat masih menilai bahwa hasil audit BPK masih bersifat administratif. Selain itu, masih ada persepsi bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK hanya untuk memenuhi indeks kinerja utama dan santernya isu BPK kekurangan auditor. “Padahal untuk melakukan pemeriksaan itu anggarannya sangat besar dengan SDM yang luar biasa,” tutup Anis. (rdn/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Eriko Sotarduga Sarankan BRI Akuisisi Seluruh BPD di Indonesia
25-01-2023 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Eriko Sotarduga menyarankan agar PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mengakuisisi Bank Pembangunan Daerah (BPD)...
Komisi XI Dukung BRI Maksimalkan Potensi Bisnis
25-01-2023 / KOMISI XI
Komisi XI DPR RI mendukung upaya Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk menjalankan strategi bisnisnya, termasuk memaksimalkan potensi bisnis yang ada...
Industri Padat Karya Bisa Manfaatkan Program Pemerintah Hadapi Situasi Ekonomi Global
25-01-2023 / KOMISI XI
Industri padat karya di berbagai sektor sedang dihadapkan dengan tekanan berat akibat situasi ekonomi global dan kenaikan suku bunga Bank...
Legislator Apresiasi PMA di Sidoarjo Rekrut Mayoritas Tenaga Kerja Lokal dan Difabel
24-01-2023 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Indah Kurniawati mengapresiasi perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang memproduksi sepatu merek internasional dengan menempatkan...