Komisi XI Apresiasi Pemprov dan TPID Kepri dalam Menekan Laju Inflasi

10-09-2022 / KOMISI XI

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI di Batam, Kepri, Jumat (9/9/2022). Foto: Nadya/nvl

 

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara mengapresiasi sinergi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau beserta jajaran lembaga keuangan daerah yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam menekan laju inflasi di daerah tersebut. Amir berharap daerah lain dapat mencontoh Kepri.

 

Hal itu diungkapkan Amir usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI menggelar pertemuan dengan Gubernur Kepri Ansar Ahmad beserta jajaran Pemprov Kepri, didampingi jajaran Kementerian Keuangan Provinsi Kepri, Bank Indonesia Kepri, dan lembaga keuangan lainnya, di Batam, Kepri, Jumat (9/9/2022).

 

"Karena kerja sama diantara seluruh tim, di mana kita dapat paparan dari Gubernur Kepri, bahwa inflasi terutama bahwa pengaruh dari cabe misalnya, itu bisa ditekan sampai 35 persen dari harga pasar. Ini saya kira sesuatu yang sangat fantastis, di mana pemerintah daerah dengan TPID itu bisa menekan harga sampai 35 persen pada posisi yang sangat strategis. Saya kira kerja-kerja ini perlu diikuti oleh daerah lain," ungkap Amir.

 

Dengan posisi geografis Kepri yang terdiri dari pulau-pulau, yang juga sebagai perbatasan utara Indonesia dengan negara tetangga, Amir menilai Kepri sangat membutuhkan perhatian dari sisi transportasi dan juga logistik. Mengingat, penyebab inflasi di Kepri disebabkan dari faktor transportasi dan pangan.

 

"Kita lihat, Kenapa inflasi rata-rata secara nasional di Kepri ini diatas rata-rata,  kalau untuk bulan juni tadi kita dapat datanya kalau secara rata-rata nasional 0,62, lalu di sini 0,82 tapi sekali lagi, bahwa pengendalian inflasi di sini cukup bagus," kata politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut.

 

Amir mengingatkan Pemprov Kepri, dan lembaga keuangan yang ada di Kepri, untuk dapat terus menekan tingkat inflasi daerahnya, karena menurutnya, percuma tingkat pertumbuhan tinggi  jika tingkat inflasi pun tinggi. Sehingga, dirinya berharap terdapat nilai tambah terhadap kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pertumbuhan dengan ditekannya laju inflasi daerah.

 

Dari paparan Gubernur Kepri Ansar Ahmad diketahui, Pemprov Kepri telah melakukan sinergi dan koordinasi dengan daerah lain dalam menekan laju inflasi dari sektor pangan. Di antaranya kerja sama dengan beberapa daerah, dimulai dari Sumatera Utara, Riau hingga ke kabupaten/kota lainnya dalam pengadaan pangan.

 

"Jadi, saya kira ini sesuatu hal yang juga perlu diikuti oleh daerah lain. Dan kemudian dari sisi transportasi karena ini juga sangat berpengaruh terhadap inflasi, mereka berharap pemerintah pusat itu turut menangani kondisi-kondisi yang ada di Kepri ini, karena ada beban daerah di Kepri ini sangat terbatas, untuk fiskal yang dipaparkan dalam menanggulangi terutama subsidi untuk transportasi," kata Amir.

 

Diketahui pertumbuhan ekonomi Kepri pada Kuartal II 2022 sebesar 5,01 persen. Inflasi per Agustus 2022 sebesar 0,50 persen (month to month/mtm) atau 3,86 persen (year to date/ytd). Dengan gini rasio 0,339 per September 2021, dan Pengangguran Terbuka 8,02 persen per Februari 2022, juga penduduk miskin 5,75 persen atau 137.750 per September 2021.


Tantangan yang dihadapi dalam menekan inflasi di Kepulauan Riau, diantaranya disebabkan kondisi geografis yang berbentuk kepulauan, yang mengakibatkan pendistribusian bahan pokok hingga tingkat retail memakan waktu yang panjang, juga belum kuatnya di sektor pangan.

Sehingga, Pemprov Riau berharap, Pemerintah Pusat dapat menambah kembali alokasi untuk pengembangan pekarangan pangan lokal (P2L), untuk ketahanan pangan keluarga menambah alokasi pupuk subsidi untuk Kepri, dan menjadikan Kepri untuk membangun gudang pangan berbasis teknologi modern.

 

Turut hadir dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Kepri, di antaranya Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno dan Sihar Sitorus dari F-PDI Perjuangan, Muhidin M. Said dan Melchias Markus Mekeng dari F-PG, Gus Irawan Pasaribu, Bahtra dan Wihadi Wiyanto dari F-Gerindra, Satori (F-NasDem), Didi Irawadi Syamsudin dan Siti Mufattahah dari F-PD, Hidayatullah dan Ecky Awal Muharam dari F-PKS, Achmad Hafisz Tohir (F-PAN) dan Wartiah (F-PPP). (ndy/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi XI Minta Alokasi Dana Sawit untuk 'Replanting' Harus Diperbesar
05-02-2023 / KOMISI XI
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie OFP memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) Komisi XI DPR RI di Pontianak,...
Komisi XI Ingatkan LPDP Ada Potensi Defisit Anggaran 2023 Sebesar Rp 2 Triliun
03-02-2023 / KOMISI XI
Komisi XI DPR RI mengingatkan LPDP bahwa terdapat potensi defisit di proyeksi anggaran pendapat dan belanja tahun 2023. Besaran defisit...
UU Harmonisasi Peraturan Pajak Berhasil Menggenjot Penerimaan Negara
03-02-2023 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin menilai Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang telah disahkan DPR RI beberapa...
Komisi XI Apresiasi Peningkatan Realisasi Penerimaan Pajak serta Bea Cukai Kalimantan Timur
02-02-2023 / KOMISI XI
Realisasi penerimaan pajak dan bea cukai di Kalimantan Timur sepanjang tahun 2022 mengalami pertumbuhan yang tinggi. Oleh karena capaian itu,...