Perbaiki Basis Data Perlinsos, Puteri Komarudin: Pendataan Regsosek Harus Berkualitas

12-09-2022 / KOMISI XI

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin. Foto: Jaka/Man

 

Badan Pusat Statistik (BPS) mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk melakukan kegiatan pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), yang diarahkan untuk memperbaiki basis data penerima dari berbagai program Perlindungan Sosial (Perlinsos). Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mengimbau agar kegiatan pendataan ini dilaksanakan secara optimal untuk hasilkan basis data yang berkualitas. 


“Regsosek ini diharapkan menjadi tumpuan untuk perbaikan dan pengintegrasian data perlinsos. Karena di data penerima bantuan sosial (bansos) masih banyak ditemukan error maupun tumpang tindih, sehingga penyalurannya menjadi tidak tepat sasaran. Padahal, peran bansos ini kian dinantikan sebagai bantalan untuk melindungi daya beli masyarakat bawah. Terutama di tengah kondisi kenaikan harga-harga saat ini,” ungkap Puteri dalam keterangan resmi yang diterima Parlementaria pada Senin (21/9/2022).


Dilansir dari situs resmi BPS, Regsosek merupakan pendataan seluruh penduduk yang mencakup seluruh profil dan kondisi sosial ekonomi, mulai dari kondisi demografi, perumahan, keadaan disabilitas seseorang, kepemilikan aset, hingga informasi geospasial. Hasil Regsosek akan menyajikan peringkat kesejahteraan setiap penduduk agar meningkatkan ketepatan sasaran program-program pemerintah.


“Pendataan Regsosek harus dilakukan sebaik mungkin, agar bansos maupun subsidi yang diberikan memang menyasar kelompok yang membutuhkan. Sekaligus, untuk memastikan anggaran negara ini mengalir kepada mereka yang berhak menerima,” tambah legislator dari daerah pemilihan Jawa Barat VII tersebut. 


Pada keterangan resminya, disampaikan juga bahwa Puteri juga mendukung BPS untuk melaksanakan Sensus Pertanian Tahun 2023. Puteri berpesan agar kegiatan ini dijalankan secara akurat, kredibel, dan berkualitas. Politisi Partai Golkar ini juga berharap kegiatan Sensus Pertanian 2023 nantinya mampu menjawab laju konversi lahan pertanian, dan memastikan regenerasi petani di masa depan.

 

“Di daerah pemilihan saya, banyak petani sering mengeluh soal kesulitan mendapatkan pupuk. Mereka rela membayar lebih asal ada pupuknya. Tapi ternyata pupuknya pun langka dan mahal. Alhasil, ongkos tanam jadi meningkat. Tetapi, begitu panen, justru harga gabah turun. Saya harap Sensus Pertanian 2023 ini juga dapat perbaiki data penerima pupuk bersubsidi,” tutur Puteri. (uc/aha)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi XI Minta Alokasi Dana Sawit untuk 'Replanting' Harus Diperbesar
05-02-2023 / KOMISI XI
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie OFP memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) Komisi XI DPR RI di Pontianak,...
Komisi XI Ingatkan LPDP Ada Potensi Defisit Anggaran 2023 Sebesar Rp 2 Triliun
03-02-2023 / KOMISI XI
Komisi XI DPR RI mengingatkan LPDP bahwa terdapat potensi defisit di proyeksi anggaran pendapat dan belanja tahun 2023. Besaran defisit...
UU Harmonisasi Peraturan Pajak Berhasil Menggenjot Penerimaan Negara
03-02-2023 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin menilai Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang telah disahkan DPR RI beberapa...
Komisi XI Apresiasi Peningkatan Realisasi Penerimaan Pajak serta Bea Cukai Kalimantan Timur
02-02-2023 / KOMISI XI
Realisasi penerimaan pajak dan bea cukai di Kalimantan Timur sepanjang tahun 2022 mengalami pertumbuhan yang tinggi. Oleh karena capaian itu,...