Perbaiki Basis Data Perlinsos, Puteri Komarudin: Pendataan Regsosek Harus Berkualitas

12-09-2022 / KOMISI XI

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin. Foto: Jaka/Man

 

Badan Pusat Statistik (BPS) mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk melakukan kegiatan pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), yang diarahkan untuk memperbaiki basis data penerima dari berbagai program Perlindungan Sosial (Perlinsos). Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mengimbau agar kegiatan pendataan ini dilaksanakan secara optimal untuk hasilkan basis data yang berkualitas. 


“Regsosek ini diharapkan menjadi tumpuan untuk perbaikan dan pengintegrasian data perlinsos. Karena di data penerima bantuan sosial (bansos) masih banyak ditemukan error maupun tumpang tindih, sehingga penyalurannya menjadi tidak tepat sasaran. Padahal, peran bansos ini kian dinantikan sebagai bantalan untuk melindungi daya beli masyarakat bawah. Terutama di tengah kondisi kenaikan harga-harga saat ini,” ungkap Puteri dalam keterangan resmi yang diterima Parlementaria pada Senin (21/9/2022).


Dilansir dari situs resmi BPS, Regsosek merupakan pendataan seluruh penduduk yang mencakup seluruh profil dan kondisi sosial ekonomi, mulai dari kondisi demografi, perumahan, keadaan disabilitas seseorang, kepemilikan aset, hingga informasi geospasial. Hasil Regsosek akan menyajikan peringkat kesejahteraan setiap penduduk agar meningkatkan ketepatan sasaran program-program pemerintah.


“Pendataan Regsosek harus dilakukan sebaik mungkin, agar bansos maupun subsidi yang diberikan memang menyasar kelompok yang membutuhkan. Sekaligus, untuk memastikan anggaran negara ini mengalir kepada mereka yang berhak menerima,” tambah legislator dari daerah pemilihan Jawa Barat VII tersebut. 


Pada keterangan resminya, disampaikan juga bahwa Puteri juga mendukung BPS untuk melaksanakan Sensus Pertanian Tahun 2023. Puteri berpesan agar kegiatan ini dijalankan secara akurat, kredibel, dan berkualitas. Politisi Partai Golkar ini juga berharap kegiatan Sensus Pertanian 2023 nantinya mampu menjawab laju konversi lahan pertanian, dan memastikan regenerasi petani di masa depan.

 

“Di daerah pemilihan saya, banyak petani sering mengeluh soal kesulitan mendapatkan pupuk. Mereka rela membayar lebih asal ada pupuknya. Tapi ternyata pupuknya pun langka dan mahal. Alhasil, ongkos tanam jadi meningkat. Tetapi, begitu panen, justru harga gabah turun. Saya harap Sensus Pertanian 2023 ini juga dapat perbaiki data penerima pupuk bersubsidi,” tutur Puteri. (uc/aha)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Ecky Muharam: Jati Diri Koperasi Berbeda dengan Sektor Jasa Keuangan
02-12-2022 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam menegaskan, jati diri koperasi seharusnya tidak memasuki ranah sektor jasa keuangan, meskipun...
Soal Tugas Awasi Koperasi, Fathan: Beban Kerja OJK Akan Semakin Berat
02-12-2022 / KOMISI XI
Pemerintah berencana memberikan mandat baru bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Nantinya OJK tidak hanya mengawasi kinerja perbankan dan investasi, namun...
Bahas RUU P2SK, Komisi XI: Pengawasan Koperasi Tetap Harus di Bawah Kemenkop-UKM
02-12-2022 / KOMISI XI
Komisi XI DPR RI menegaskan bahwa pengawasan untuk koperasi simpan pinjam yang berbentuk tertutup (close loop) maupun terbuka (open loop)...
Hadiri Forum Politisi Muda Asean, Puteri Komaruddin Paparkan Strategi Pemulihan Pasca Pandemi
28-11-2022 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin menghadiri forum regional kebijakan luar negeri kawasan Asia Tenggara, the ASIA Media Forum...