Soal Rencana ‘Right Issue’ PT Semen Indonesia, Puteri Komarudin: Harga Semen Harus Semakin Terjangkau

14-09-2022 / KOMISI XI

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin saat menghadiri RDP Komisi XI DPR RI bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan PT Semen Indonesia, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (13/9/2022). Foto : Mentari/mr 

 

PT Semen Indonesia berencana menerbitkan saham baru kepada publik melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Right Issue) seiring upaya pemerintah untuk melakukan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang berasal dari pengalihan/inbreng saham Negara pada PT Semen Baturaja. Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin menilai upaya privatisasi tersebut harus mampu tekan harga semen agar semakin terjangkau.

 

“Kinerja perusahaan harus semakin meningkat seiring langkah privatisasi ini. Dengan begitu, dampaknya bisa membuat harga semen bisa semakin terjangkau di masyarakat. Karena sekarang justru harga semen mulai naik pasca penyesuaian tarif BBM. Bahkan di Papua, harganya bisa sampai Rp650 ribu per karung dari yang semula sekitar Rp450 ribu,” ungkap Puteri dalam RDP Komisi XI DPR RI bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan PT Semen Indonesia, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (13/9/2022).

 

Puteri juga menyinggung persoalan kelebihan produksi (oversupply) semen dalam negeri yang seharusnya bisa membuat harga semen lebih terjangkau. Hal tersebut sesuai hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menyebut industri semen di Indonesia surplus 40 juta ton semen. “Namun, yang terjadi harga semen justru mulai naik. Karenanya, dengan upaya privatisasi ini, seperti apa komitmen PT Semen Indonesia untuk memastikan harga semen bisa semakin terjangkau di masyarakat,” tegas Puteri.

 

Lebih lanjut, Puteri menekankan pentingnya penerapan strategi bisnis yang tepat agar PT Semen Indonesia tetap unggul di tengah berbagai tantangan industri semen tanah air. Termasuk mampu mengungguli persaingan dengan perusahaan semen swasta dan produk semen impor. Menurut politisi Partai Golkar itu, persoalannya tak hanya terkait oversupply, tapi juga persaingan bisnis yang ketat baik domestik maupun global.

 

“Belum lagi harga batu bara yang mulai meningkat tentu berdampak pada biaya produksi. Makanya, bagaimana PT Semen Indonesia memastikan agar bisnis semen ini tetap menarik. Kinerja ekspor juga harus ditingkatkan untuk perluas pasar dan atasi persaingan di pasar domestik. Sehingga, publik pun yakin dan tertarik untuk memesan Right Issue pada PT Semen Indonesia,” urai Puteri.

 

Selain itu, Anggota Badan Kerja Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI itu juga berpesan kepada PT Semen Indonesia untuk segera menghadirkan solusi jangka panjang, terutama berkaitan dengan bahan baku kertas kraft untuk kemasan semen yang masih impor dari Rusia yang mencapai sekitar Rp960 miliar setiap tahunnya.

 

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Semen Indonesia Donny Arsal membenarkan perusahaan mengalami tantangan yang berat akibat harga batu bara dan bahan bakar yang meningkat signifikan. “Sehingga diperlukan kompensasi. Apakah itu kenaikan harga atau efisiensi. Sehingga masyarakat tidak dibebankan terlalu berat. Kalau tidak dilakukan penyesuaian harga, maka BUMN-nya yang akan merugi. Karena biaya yang naik sangat signifikan dibandingkan kemampuan perusahaan untuk melakukan efisiensi,” ujar Donny.

 

Namun, Donny mengungkapkan PT Semen Indonesia akan terus berusaha untuk menjual semen dengan harga yang kompetitif. “Ini merupakan keharusan karena pemainnya ada 15. Harga kenaikan itu sebetulnya tidak seluruhnya dibebankan kepada konsumen. Sebagian dipikul oleh kami. Itu kenapa margin juga turun. Kami jaga perusahaan sebagai BUMN tidak mengalami kerugian,” lanjut Donny. (sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Ecky Muharam: Jati Diri Koperasi Berbeda dengan Sektor Jasa Keuangan
02-12-2022 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam menegaskan, jati diri koperasi seharusnya tidak memasuki ranah sektor jasa keuangan, meskipun...
Soal Tugas Awasi Koperasi, Fathan: Beban Kerja OJK Akan Semakin Berat
02-12-2022 / KOMISI XI
Pemerintah berencana memberikan mandat baru bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Nantinya OJK tidak hanya mengawasi kinerja perbankan dan investasi, namun...
Bahas RUU P2SK, Komisi XI: Pengawasan Koperasi Tetap Harus di Bawah Kemenkop-UKM
02-12-2022 / KOMISI XI
Komisi XI DPR RI menegaskan bahwa pengawasan untuk koperasi simpan pinjam yang berbentuk tertutup (close loop) maupun terbuka (open loop)...
Hadiri Forum Politisi Muda Asean, Puteri Komaruddin Paparkan Strategi Pemulihan Pasca Pandemi
28-11-2022 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin menghadiri forum regional kebijakan luar negeri kawasan Asia Tenggara, the ASIA Media Forum...