Siti Mufattahah Soroti Skema KPBU Pendanaan Infrastruktur

14-09-2022 / KOMISI XI

Anggota Komisi XI DPR RI Siti Mufattahah saat RDP dengan Kementerian Keuangan RI dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta. Foto: Mentari/nvl

 

Anggota Komisi XI DPR RI Siti Mufattahah menyoroti skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang kerap dilakukan dalam pendanaan pembangunan infrastruktur, terutama keterlibatan BUMN sebagai mitra. Hal tersebut disampaikannya pada Rapat dengar Pendapat dengan Kementerian Keuangan RI dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk pada Selasa (13/9/2022) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta.


“Terdapat hal yang menarik terkait skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU terutama yang menjadi Mitra badan usaha adalah BUMN. Hal ini kalau saya bilang seperti keluar uang dari kantong kanan masuk ke kantong kiri,” ujar Politisi Fraksi Partai Demokrat tersebut.  


Lebih lanjut, Legislator dari daerah pemilihan Jawa Barat XI itu memberikan contoh syarat utama dalam KPBU unsolicited yaitu kemampuan keuangan badan usaha untuk membiayai pelaksanaan proyek. Namun, menurutnya apabila mitra tersebut adalah BUMN yang menerima PMN maka pekerjaan tersebut akan tetap dibiayai oleh keuangan negara.


“Misalnya saja untuk KPBU unsolicited di mana prakarsanya dari badan usaha dan badan usaha tersebut harus memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan proyek yang diprakarsai itu. Namun, dengan badan usahanya adalah BUMN, badan usaha tersebut misalnya telah memiliki kemampuan keuangan memadai karena diberikan PMN. Jadi bukan karena kemampuan dia untuk memberikan kinerja yang terbaik tetapi karena PMN jadi tetap menggunakan keuangan negara,” tambahnya.


Pada kesempatan tersebut, Siti berharap Kemenkeu dan Bappenas dapat mendorong dan serta membuka potensi keterlibatan pihak swasta pada skema ini. Keikutsertaan pihak swasta dianggap penting terlebih karena asal dana pihak swasta yang bersumber pada kinerja perusahaan.


Dilansir dari situs kementerian keuangan, KPBU adalah kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur dan/atau layanannya untuk kepentingan umum mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak. Skema ini dikenal juga sebagai Public Private Partnership (PPP). (uc/aha)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi XI Bahas Sejumlah Pasal dalam RUU P2SK Bersama Pemerintah
06-12-2022 / KOMISI XI
Panja Komisi XI DPR RI mulai membahas sejumlah pasal dalam Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) bersama...
Indonesia Belum Alami Resesi
05-12-2022 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin menilai Indonesia saat belum mengalami resesi. Sebab, prediksi bahwa di 2023 ekonomi...
Indonesia Harus Waspadai Pelemahan Ekonomi Global
05-12-2022 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin meminta Pemerintah Indonesia untuk mewaspadai pelemahan ekonomi global. Sebab, sejumlah lembaga internasional,...
Ecky Muharam: Jati Diri Koperasi Berbeda dengan Sektor Jasa Keuangan
02-12-2022 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam menegaskan, jati diri koperasi seharusnya tidak memasuki ranah sektor jasa keuangan, meskipun...