Legislator Minta Adhi Karya Tak Hanya Andalkan PMN dan Rights Issue dalam Pembiayaan

14-09-2022 / KOMISI XI

Anggota Komisi XI DPR RI Bertu Merlas saat RDP dengan Kementerian Keuangan RI dan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta pada Selasa (13/9/2022). Foto: Mentari/nvl

 

Anggota Komisi XI DPR RI Bertu Merlas meminta PT Adhi Karya (Persero) untuk tidak mengandalkan Penambahan Modal Negara dan rights issue dalam pembiayaan proyek-proyek yang dikerjakannya. Hal ini diungkapkannya dalam Rapat dengar Pendapat dengan Kementerian Keuangan RI dan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta pada Selasa (13/9/2022).


“Saya kasih contoh saja jalan tol Yogyakarta-Bawen ini anggarannya PMN Rp390 miliar, rights issue-nya 145 miliar. Artinya total dari proyek ini dibiayai PMN dan rights issue, gitu? tidak ada sumber dana lainnya, ini bagaimana bisa begitu Pak?” tanya Bertu.


Sebelumnya, Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Entus Asnawi Mukhson menjelaskan bahwa proyek jalan tol Yogyakarta-Bawen memiliki nilai investasi Rp14,25 triliun. Disebutkan juga pada pekerjaan itu ekuitas Adhi Karya sebesar Rp535 miliar atau dengan share 12,5% yang terdiri dari Rp390 miliar PMN dan Rp145 miliar rights issue


Dalam contoh yang dikemukakannya, jalan tol Yogyakarta - Bawen sendiri merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN). Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa tersebut, PT Adhi Karya seharusnya bisa mendapat peluang pembiayaan dari pihak lain di luar dana yang bersumber dari keuangan negara. 


“Ini kalau saya ini pemerintah gitu ya, disuruh milih ini proyek dimasukkan ke pembiayaan atau ke belanja modal, kalau modelnya gini pasti saya pilih belanja modal saja. Saya suruh PU saja mengerjakan, tidak usah investasi. Ini punya pemerintah semua. Harusnya kalau memang ini ada PMN, ada rights issue ada juga dong sumber lainnya itu yang diharapkan pemerintah dalam hal pelaksanaan proyek PSN ini Pak kepada Adhi Karya,” ujarnya kepada Direktur Utama PT Adhi Karya.


Legislator asal daerah pemilihan Sumatera Selatan II itu juga menyoroti proyek Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera Selatan dengan nilai ekuitas yang dimiliki entitas berkode ADHI tersebut sebesar Rp177 miliar yang seluruhnya berasal dari rights issue. Menurutnya, karena pekerjaan ini merupakan proyek pemerintah maka seharusnya bisa mendapatkan dukungan pembiayaan dari perbankan sebagai sumber pembiayaan lain.


“Kalau ini kan proyek Pak, artinya ini dibayar nih sama pemerintah ada tagihan yang harus dibayar pemerintah harusnya bankable. Bapak bisa lah dari pembiayaan, jangan dari jualan saham untuk membiayai itu. Saya kira ini lebih layak 100% dibiayai oleh bank. Pasti Bapak juga berhitung begitu. Pembayaran yang lama, ada cost of fund yang harus bapak tanggung gitu kan? Saya pengen jelas sehingga apapun yang kami putuskan itu tidak rancu di kemudian hari” tutup Bertu. 


Selain dua proyek di atas, terdapat pula beberapa pekerjaan yang akan melibatkan pembiayaan dari right issue yang diajukan antara lain: Jalan tol Solo-Yogyakarta-Kulonprogo, SMAM Karian- serpong (timur), FPLT Kawasan Limbah Medan dan Jalan Tol JORR Elevated ruas Cikunir Ulujami. Pada rapat ini, PT Adhi Karya (Persero) mengajukan rights issue atau Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Tahun 2022 sebesar Rp3,8 triliun dengan rincian Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp1,98 triliun dan rights issue porsi publik sebesar Rp1,89 triliun. (uc/aha)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Dari Masalah Lahan Hingga Investasi, Puteri Komarudin Beri Catatan terkait Pembangunan IKN
07-02-2023 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin memberikan catatan terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Catatan tersebut dalam rangka...
Pemerintah Jangan Hanya Gunakan Rasio Utang terhadap PDB Sebagai Indikator Batas Aman
07-02-2023 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyatakan keprihatinannya terhadap total utang pemerintah pada tahun 2022 yang telah mencapai mencapai...
Legislator Ingatkan Pemerintah Tak Paksakan Percepatan Pembangunan IKN
06-02-2023 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan mengingatkan kepada pemerintah agar tidak memaksakan percepatan pembangunan Ibu kota Nusantara (IKN)....
Belum Dapat DIPA APBN 2023, Badan Otorita IKN Harus Cari Cara Yakinkan Investor
06-02-2023 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Bertu Merlas mendorong Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk mencari cara dalam meyakinkan investor...