Banyak Generasi Milenial Tak Punya Rumah, BTN Harus Lakukan Terobosan

15-09-2022 / KOMISI XI

Anggota Komisi XI DPR RI Eriko Sotarduga. Foto: Dok/Man

 

Anggota Komisi XI DPR RI Eriko Sotarduga meminta Bank Tabungan Negara (BTN) harus melakukan terobosan dalam memenuhi kebutuhan rumah (backlog) masyarakat, khususnya kepada generasi milenial. Sebab, menurutnya, banyak generasi milenial sudah tidak mungkin membeli rumah karena harga yang sudah terlampau tinggi dibandingkan pendapatan yang mereka terima per bulannya.

 

"Karena memang jika mau jujur backlog-nya ini besar sekali. Di DKI saja berapa banyak generasi milenial yang tidak mungkin bisa membeli rumah karena di sekitar Jakarta saja harga rumah sudah Rp750 sampai Rp800 juta paling murah," ujar Eriko saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Kekayaan Negara dan Direktur Utama BTN, di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (14/9/2022).

 

Eriko mengilustrasikan dengan gaji per bulan berkisar Rp6-7 juta, para milenial tersebut harus menyisihkan 1/3 dari gaji tersebut untuk cicilan rumah dengan tenor pinjaman maksimal 20 tahun dan dengan Down Payment (DP) antara Rp200 juta-300 juta. "Nah, uang muka Rp200 juta-Rp300 juta dari mana? Jadi harus ada terobosan yang jelas, kenapa BTN tidak membuat mekanisme pembiayaan rumah 30 sampai 40 tahun seperti di Australia? Sampaikan kepada DPR, why not? Supaya kita sama-sama menjadikan ini sesuatu yang nyata," ujarnya.

 

Karena itu, ia menegaskan bagaimana logikanya rakyat dapat sejahtera kalau rumah saja tidak punya sebagai tempat berteduh. "Ini bukan muluk-muluk, yang harga Rp750 juta ini tipe 36 dengan luas tanah 60/72. Sesuatu yang sangat sederhana, sesuatu yang harus didapatkan rakyat bagaimana caranya. Bahkan jika kita lihat bagaimana di sekitar istana, bagaimana orang tinggal di 4x4 atau 4x5 tinggal 12 orang. Mereka tidur bergantian, pakai shift. Karena kerjanya di luar memang pakai shift. Itu bergantian tidurnya," tegas Eriko.

 

Politisi PDI-Perjuangan tersebut berharap BTN dapat melakukan terobosan penting mengenai backlog tersebut. Jika di kota besar, seperti Jakarta mungkin dapat dibangun hunian vertikal. Namun, jika berada di pinggir kota bisa dibangun hunian horizontal (rumah tapak) dengan mekanisme pembiayaan dari BTN antara 30-40 tahun.

 

"Tolong lah jangan lagi nanti tahun depan kita bahas lagi soal right issue ini lagi. Ini kan tidak seperti itu yang kita mau. BTN sebagai bank pemerintah milik rakyat harus maksimal dalam penyaluran. Sahamnya kan masih mayoritas milik pemerintah," ujar Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu.


Sehingga, ia berharap BTN dapat menjelaskan ke Komisi XI berapa sebenarnya kebutuhan backlog masyarakat, berapa tahun kebutuhan untuk menyelesaikan backlog tersebut, dan berapa kebutuhan anggaran BTN yang diperlukan untuk menyelesaikannya. Ia yakin hal tersebut tidak sulit direalisasikan meskipun harus mengubah aturan agar pinjaman pembiayaan perumahan bisa sampai 30-40 tahun.

 

"Subsidi BBM saja bisa dilakukan, apalagi subsidi rumah. Kereta cepat saja dibiayai. Ini kan kita juga harus ada unsur keadilan ya. Kalau ini tidak bisa lagi diubah ayo persiapkan yang akan datang. Jadi masyarakat dan Komisi XI bisa melihat ada keseriusan pemerintah dan BTN soal subsidi rumah ini," tutup Eriko. (rdn/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi XI Bahas Sejumlah Pasal dalam RUU P2SK Bersama Pemerintah
06-12-2022 / KOMISI XI
Panja Komisi XI DPR RI mulai membahas sejumlah pasal dalam Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) bersama...
Indonesia Belum Alami Resesi
05-12-2022 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin menilai Indonesia saat belum mengalami resesi. Sebab, prediksi bahwa di 2023 ekonomi...
Indonesia Harus Waspadai Pelemahan Ekonomi Global
05-12-2022 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin meminta Pemerintah Indonesia untuk mewaspadai pelemahan ekonomi global. Sebab, sejumlah lembaga internasional,...
Ecky Muharam: Jati Diri Koperasi Berbeda dengan Sektor Jasa Keuangan
02-12-2022 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam menegaskan, jati diri koperasi seharusnya tidak memasuki ranah sektor jasa keuangan, meskipun...