Anggota DPR Apresiasi Kinerja PSDKP Batam dalam Mencegah 'Illegal Fishing'

17-09-2022 / KOMISI IV

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin (baju putih) saat meninjau Pangkalan PSDKP Balerang di Batam, Kepulauan Riau, Kamis (15/9/2022). Foto: Oji/nvl

 

Komisi IV DPR RI mengapresiasi dan mendukung penguatan Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) serta peningkatan kesejahteraan Awak Kapal Pengawas Perikanan dalam pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) di Tanah Air. Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengatakan, peran PSDKP penting dalam menjaga kedaulatan pengelolaan perikanan di Indonesia.

 

"Jadi harus didukung baik dari sisi penganggaran maupun pemenuhan sarana pendukung pengawasan," ujarnya usai meninjau Pangkalan PSDKP Balerang di Batam, Kepulauan Riau, Kamis (15/9/2022). Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan dengan lautan Indonesia yang demikian luasnya maka dibutuhkan anggaran untuk patroli laut yang memadai, kalau anggarannya sedikit bagaimana bisa bekerja dengan baik. Kapal Pengawas Perikanan harus dalam kondisi prima dan berukuran lebih besar, karena kapal ilegal yang dihadapi juga punya kemampuan yang tinggi.

 

Setelah berdialog dengan Awak Kapal Pengawas Perikanan, Sudin menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan Awak Kapal Pengawas Perikanan sebagai upaya meningkatkan kinerja dalam pemberantasan illegal fishing. "Bukan hanya armada Kapal Pengawas Perikanan-nya saja yang harus dibenahi," imbuhnya saat meninjau kapal ikan asing hasil tangkapan dan Kapal Pengawas Perikanan di dermaga Pangkalan PSDKP Batam.

 

Legislator Dapil Lampung ini menegaskan bahwa Pangkalan PSDKP Batam ini menjadi salah satu Unit Pelaksana Teknis terdekat untuk penanganan dan proses hukum lebih lanjut terhadap kapal asing ilegal di Laut Natuna Utara. Pengawasan di Laut Natuna Utara sangat krusial, oleh karena itu dirinya mengapresiasi atas kinerjanya dalam mencegah ilegal fishing di Kepulauan Riau ini.

 

Direktur Pemantauan dan Operasi Armada (POA) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pung Nugroho Saksono dalam sambutannya mengatakan bahwa Ditjen PSDKP membutuhkan dukungan dari DPR RI khususnya Komisi IV terkait dukungan anggaran operasional kapal patroli. "Kami akan usul penambahan armada Kapal Pengawas Perikanan lima tahun ke depan dan skema peningkatan kesejahteraan Awak Kapal Pengawas Perikanan," ujar Pung Nugroho Saksono.

 

Pung menambahkan bahwa Pangkalan PSDKP Batam merupakan salah satu unit pengawasan yang berhadapan langsung dengan kapal-kapal asing di wilayah perairan di Laut Natuna Utara. Pangkalan PSDKP Balerang Batam belum lama ini juga berhasil menggagalkan upaya penyelundupan sebanyak 300 ribu benih bening lobster (BBL) atau benur senilai Rp30 miliar ke Singapura lewat perairan Batam, Kepulauan Riau, pada akhir Agustus lalu.

 

"Rencananya benur tersebut akan dibawa ke Singapura menggunakan speedboat (kapal cepat) dari wilayah pesisir pantai timur Sumatera lewat Pulau Sambu di Batam, Kepri. Pelaku melarikan diri, tapi speedboat dan 65 boks berisi BBL dapat kita amankan," pungkasnya. (oji/aha) 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Program ‘Food Estate’ di Kabupaten Humbahas Sumut Belum Optimal
26-01-2023 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Djarot Saiful Hidayat menilai pengembangan kawasanFood Estate(FE) hortikultura berbasis korporasi di kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas)...
Penebangan Mangrove Di Batam Membahayakan Ekosistem
26-01-2023 / KOMISI IV
Menyusul ditemukannya gudang arang ilegal berbahan baku mangrove di Batam, Kepulauan Riau, bisa dipastikan banyak mangrove ditebang di habitatnya. Praktik...
Komisi IV: Hentikan Eksploitasi Tambang Batu Bara yang Merusak dan Merugikan Negara
26-01-2023 / KOMISI IV
Komisi IV DPR RI bersama dengan Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menertibkan kawasan tambang batu bara...
Komisi IV Temukan Produk Arang Ilegal, Ancam Keberadaan Mangrove
26-01-2023 / KOMISI IV
Pada inspeksi mendadak (sidak) di Kepulauan Riau (Kepri), Komisi IV DPR RI menemukan produk arang ilegal yang bahan bakunya diambil...