Christina Aryani Harap Pengesahan UU PDP Dapat Selesaikan Masalah Kebocoran Data

21-09-2022 / KOMISI I

Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani. Foto: Runi/nvl

 

Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) menjadi undang-undang mengakhiri kebuntuan antara DPR dan pemerintah terkait kedudukan lembaga pengawas pelindungan data pribadi. Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani mengatakan pengesahan RUU PDP menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 itu akan mampu menjawab atau paling tidak mengurangi secara signifikan peretasan dan kebocoran data yang terjadi.

 

"Menjadi akhir dari kebuntuan sejak September 2020 akibat tidak adanya titik temu antara pemerintah dan DPR terkait kedudukan lembaga pengawas pelindungan data pribadi," kata Christina dalam keterangan tertulisnya yang diterima Parlementaria di Jakarta, Rabu (21/9/2022).

 

Ia berharap Presiden akan menentukan yang terbaik sebagai bagian dari komitmen politiknya, mengingat lembaga tersebut akan mengawasi pihak swasta, badan publik, maupun kementerian/lembaga sehingga penting untuk memiliki independensi. "Kepastian independensi lembaga ini akan memberikan jaminan lebih dalam upaya negara melakukan pelindungan data masyarakat," ujarnya.

 

Ia mengatakan RUU PDP yang baru saja disahkan untuk menjadi undang-undang tersebut mencakup pemahaman soal maraknya kejadian peretasan data yang salah satunya disebabkan sistem pengamanan siber yang belum diterapkan semua instansi. "RUU PDP memahami keadaan ini dan memastikan penerapan sistem/infrastruktur pengamanan data dan keberadaan sumber daya manusia (data protection officer) yang andal sebagai salah satu kewajiban pengendali data," katanya.

 

Terkait hal tersebut, Christina menekankan agar institusi atau lembaga negara mencermati catatan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) soal peringatan anomali trafik keamanan siber dan rekomendasi yang diberikan. “Mereka sering 'dicuekin' oleh institusi atau lembaga negara. Kemungkinan ini perlu diwaspadai untuk tidak terjadi pada lembaga pengawas pelindungan data yang akan ditetapkan presiden nantinya," ucapnya. (tn/aha)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Tingkatkan Profesionalisme Tentara Nasional sebagai Pelindung Rakyat
03-12-2022 / KOMISI I
Anggota Komisi I DPR RII Arwani Thomafi mendorong agar Panglima TNI yang baru, Laksamana TNI Yudo Margono, dapat meningkatkan profesionalisme...
Verifikasi Faktual, Kemitraan Komisi I dan Panglima TNI Harus Semakin Membaik
03-12-2022 / KOMISI I
Komisi I DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, beserta sejumlah Anggota Komisi...
Komisi I DPR RI Setujui Pemberhentian Andika Perkasa dan Pengangkatan Yudo Margono sebagai Panglima TNI
02-12-2022 / KOMISI I
Komisi I DPR RI menyetujui pemberhentian Jenderal TNI Andika Perkasa dan Pengangkatan Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Panglima TNI. Hal...
Calon Panglima TNI Laksamana Yudo Harus Kembangkan Sistem Pertahanan di Indonesia
02-12-2022 / KOMISI I
Komisi I DPR RI baru saja menyetujui Laksamana Yudo Margono menjadi Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa. Persetujuan tersebut diambil...