Legislator Banggar Usulkan Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa

21-09-2022 / BADAN ANGGARAN

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Agung Widyantoro saat Rapat Banggar Panja Transfer ke Daerah RAPBN TA 2023, di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (21/9/2022). Foto: Mentari/Man

 

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Agung Widyantoro mengusulkan agar pemerintah memberikan perhatian dan memikirkan tentang penguatan kelembagaan pemerintahan desa. Tidak hanya desa dan Kepala Desa saja, tapi ada Badan Pemberdayaan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), serta BUMDes. Menurutnya setiap lembaga yang ada di desa punya kontribusi dalam membangun desa dan masyaratanya, maka sudah seharusnya kontribusi tersebut dihargai sebaik-baiknya.

 

"Saya tadi mencermati uraian terkait dengan kebijakan dana desa, di antaranya penguatan kelembagaan pemerintah desa. Padahal struktur pemerintah desa itu tidak hanya desa dan perangkatnya saja pak, di sana ada LPM, ada Badan Permusyawaratan Desa, mereka memegang rules, jalanya pemerintahan juga. Mereka punya andil kontribusi, mereka punya tugas wewenang mengawasi dan menyusun APBDes," papar Agung saat Rapat Banggar Panja Transfer ke Daerah RAPBN TA 2023, di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (21/9/2022).

 

Penguatan kelembagaan desa hendak dicapai melalui kebijakan-kebijakan yang serius dan berkelanjutan, seperti meningkatkan kapasitas sumber daya manusia perangkat desa. Mengoptimalkan fungsi lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di desa, melalui pemberian bantuan operasional. Mengoptimalkan administrasi pemerintahan desa melalui pemanfaatan pusat data desa.

 

Tak hanya itu perlu juga ada peningkatkan peran masyarakat dalam proses pembangunan di desa, mulai dari proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan dan evaluasi. Mengembangkan gerakan membangun desa guna menumbuhkan rasa memiliki terhadap desa. Meningkatkan pendapatan pemerintahan desa baik melalui Alokasi Dana Desa maupun bantuan keuangan pemerintah atasan.

 

Lebih lanjut agar mengoptimalkan pengelolaan kekayaan desa sebagai sumber pendapatan asli desa. Dan penertiban aset tanah kas desa melalui pensertifikatan tanah kas desa. "Jadi usul saya tolong dipikirkan penguatan kelembagaan yang ada di daerah khususnya desa, tidak hanya sebatas pemerintah desa, tetapi pemerintahan desa. Desa, Kepala Desa, BPD, kemudian LPM dan BUMDes. Setidaknya uang kehormatan buat mereka. Karena alokasi dana desa belum menyentuh itu," pungkas Agung. (ssb/aha)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Ketua Banggar: DPR Belum Terima Usulan Nama Calon Gubernur BI
02-02-2023 / BADAN ANGGARAN
Masa jabatan Perry Warjiyo sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) akan berakhir pada Mei tahun ini. Sederet nama muncul sebagai kandidat...
Waspada Pinjol Ilegal, Banggar DPR Dukung OJK Tingkatkan Literasi Keuangan
26-12-2022 / BADAN ANGGARAN
Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mendukung upaya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang melakukan sosialisasi langsung ke...
Said Abdullah: APBN Sehat, Manfaat Berkali Lipat
22-12-2022 / BADAN ANGGARAN
Menteri Keuangan baru saja menyampaikan rilis atas perkembangan realisasi dan capaian atas kinerja APBN 2022. Melalui tata kelola APBN 2022...
Penyerapan Rendah, Ratna Juwita Minta Evaluasi Belanja Pemerintah Pusat
21-12-2022 / BADAN ANGGARAN
Kementerian Keuangan melaporkan sampai 31 Oktober 2022 realisasi pendapatan negara baru mencapai sebesar Rp2.181,57 triliun dan realisasi belanja negara sebesar...