Komisi XI Tegaskan Proses Seleksi Anggota BPK Normatif, Sesuai Prosedur, dan Terbuka

21-09-2022 / KOMISI XI
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara memberikan keterangan usai saat ditemui pasca pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan calon anggota BPK RI. Foto: Runi/rni

 

 

 

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara menegaskan bahwa proses seleksi Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI 2022-2027 yang baru saja diputuskan, bersifat normatif dan telah sesuai prosedur dengan memenuhi prinsip keterbukaan kepada publik.  Ia pun memaparkan bahwa sejak dulu, proses seleksi tersebut pada dasarnya berjalan secara normatif.

 

“Saya kira kalau proses yang kita lakukan selama ini itu normatif ya," kata Amir saat ditemui pasca pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan calon anggota BPK RI kepada awak media, Senin (19/9/2022). Dengan kata lain, lanjut Amir, ada tahapan-tahapan tersendiri yang ditempuh selama proses seleksi dengan memenuhi prosedur.

 

Proses tersebut, jelas Amir, diawali dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk turut mengajukan diri, dengan segera setelah Komisi XI DPR RI menerima keterangan dari BPK mengenai adanya kekosongan pada lembaga negara tersebut. "Kita dapat surat dari BPK terkait dengan adanya kekosongan, kita segera umumkan kepada masyarakat melalui media nasional, untuk segera mendaftar (sebagai calon Anggota BPK)," papar politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut.

 

Nama-nama yang telah mendaftar itu pun lalu disaring dalam tahap seleksi administrasi, di mana ada sepuluh orang yang dinyatakan lolos dalam proses seleksi tahun ini. Nama-nama itu, lanjut Amir, kemudian kembali dilempar ke publik untuk memperoleh penilaian dari masyarakat luas. "Itu pun kita lempar lagi ke masyarakat untuk melakukan penilaian, dan itu diserahkan ke Komisi XI apabila ada hal yang terkait dengan calon yang akan kita loloskan itu," jelas Amir.

 

Nama-nama yang telah lolos itu pun kemudian diserahkan ke DPD RI untuk mendapatkan pertimbangan terkait sosok-sosok tersebut. Nama-nama yang lolos dari pertimbangan DPD RI itulah yang kemudian mendapat tiket untuk melakukan uji kepatutan dan kelayakan yang diselenggarakan oleh Komisi XI DPR RI.

 

Diketahui, beberapa waktu lalu, beberapa elemen masyarakat mempertanyakan proses seleksi Anggota BPK terkait minimnya partisipasi publik akan proses seleksi tersebut. Namun, Amir menjelaskan minimnya partisipasi ini bukanlah kewenangannya untuk memaksa orang mendaftarkan diri. "Yang penting, proses untuk publikasi, supaya masyarakat tahu bahwa akan terbuka satu seat untuk mengisi kekosongan di BPK itu tersampaikan," tutur legislator dapil Sulawesi Selatan I itu.

 

Lebih lanjut, Amir pun menduga bahwa minimnya partisipasi masyarakat itu disebabkan oleh terbatasnya slot yang dibutuhkan oleh BPK RI pada kesempatan kali ini, di mana hanya ada satu orang peserta yang pada akhirnya dapat lolos dan menjadi anggota BPK RI. "Kalau sekarang, kita buka satu (kursi), mungkin ya, mungkin karena yang berpikir juga, kalau hanya mengisi satu kemudian terlalu banyak pendaftar ya mungkin juga itu jadi pertimbangan," katanya.

 

Meski demikian, ia memandang bahwa akan semakin baik, apabila ada semakin banyak orang yang terlibat dan menjadi peserta dalam proses seleksi tersebut. Sebab, dengan demikian, akan ada semakin banyak opsi-opsi untuk menemukan sosok yang terbaik untuk BPK.

 

Adapun nama yang terpilih melalui proses musyawarah mufakat tersebut bernama Ahmadi Noor Supit sebagai Anggota BPK V. Ia menggantikan Harry Azhar Azis yang meninggal dunia pada Desember 2021 silam. Sementara dalam musyawarah untuk mufakat menunjukkan semua fraksi mengusulkan untuk memilih Ahmadi Noor Supit sebagai Anggota BPK V. (rdn/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi XI Bahas Sejumlah Pasal dalam RUU P2SK Bersama Pemerintah
06-12-2022 / KOMISI XI
Panja Komisi XI DPR RI mulai membahas sejumlah pasal dalam Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) bersama...
Indonesia Belum Alami Resesi
05-12-2022 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin menilai Indonesia saat belum mengalami resesi. Sebab, prediksi bahwa di 2023 ekonomi...
Indonesia Harus Waspadai Pelemahan Ekonomi Global
05-12-2022 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin meminta Pemerintah Indonesia untuk mewaspadai pelemahan ekonomi global. Sebab, sejumlah lembaga internasional,...
Ecky Muharam: Jati Diri Koperasi Berbeda dengan Sektor Jasa Keuangan
02-12-2022 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam menegaskan, jati diri koperasi seharusnya tidak memasuki ranah sektor jasa keuangan, meskipun...