Bahas Penataan Dapil, Rifqinizamy Karsayuda Ingin Bertemu Kepala Otorita IKN

22-09-2022 / KOMISI II

Anggota Komisi II DPR RI RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian dan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (21/9/2022). Foto: Opie/Man

 

Anggota Komisi II DPR RI RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda sampaikan keinginannya bertemu Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita Dhony Rahajoe untuk membahas penataan daerah pemilihan (dapil). Mengingat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, dijelaskan bahwa IKN akan mengikuti Pemilihan Umum Presiden Wakil, Presiden, DPR RI dan DPD RI 2024.

 

“Kami itu merindukan sebetulnya Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita itu bisa dihadirkan ke sini (Komisi II DPR RI), karena kita ingin bicara. Terutama pada bagaimana pembentukan aspek-aspek pemerintahan di (wilayah) otorita itu. Kami juga berkepentingan sebetulnya, terkait juga bagaimana kita melakukan penataan daerah pemilihan,” jelas Rifqi dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian dan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (21/9/2022).

 

Politisi PDI-Perjuangan ini juga menerangkan banyak hal teknis pemerintahan yang bisa didiskusikan bersama Komisi II DPR RI, yang dianggapnya merupakan hal penting bagi pemerintahan IKN. “Bagaimana konsep yang dibangun oleh Kepala IKN, hal-hal yang terkait infrastruktur mungkin bukan domain kami, domainnya Komisi V DPR RI, tapi di sini ada pembahasan hal-hal yang menjadi ruh bagi pemerintahan IKN,” ujar Rifqi.

 

Lebih lanjut Rifqi mengatakan, pihaknya belum mengetahui visi Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita, sehingga penting keduanya dihadirkan di rapat kerja Komisi II untuk membahas visi kedepannya mengenai perkembangan IKN. “Sekaligus kita ingin menguji seberapa efektif Undang-Undang itu, karena Undang-Undang itu menempatkan Kepala Otorita setara menteri, maka dari itu harusnya dia diawasi dan bermitra dengan DPR RI,” tutup legislator daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Selatan I tersebut. (we/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi II DPR, Kemendagri, Bawaslu dan DKPP Setujui Beberapa Rancangan PKPU
04-10-2022 / KOMISI II
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengungkapkan bahwa Komisi II secara bersama-sama dengan Kementerian Dalam negeri (Kemendagri)...
Survei dan Hitung Cepat saat Pemilu Perlu Ditertibkan
03-10-2022 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang keberadaan survei, jajak pendapat dan quick count...
Mardani Ali: Harus Ada ‘Win-win Solution’ Agar Tak Ada Gempa Masal Tenaga Honorer pada November 2023
29-09-2022 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menyatakan harus ada terobosan dan keberanian yang membuat keputusan yangwin-win solutionuntuk menyelesaikan...
Komisi II Siapkan Tiga Kanal Solusi Terkait Penyelesaian Tenaga Honorer
29-09-2022 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin menyatakan DPR RI, terutama Komisi II saat ini tengah terus mencari jalan...