Komisi VI Setujui Alokasi Anggaran 2023 kepada Empat Lembaga Mitranya

22-09-2022 / KOMISI VI

Wakil Ketua Komisi VI Martin Y Manurung saat memimpin RDP dengan Kepala BSN, Ketua KPPU, Kepala BP Batam dan Kepala BPKS Sabang dengan Acara: Penyesuaian RKA-K/L T.A. 2023 sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (22/9/2022). Foto: Oji/Man

 

Komisi VI DPR RI menyetujui alokasi anggaran Tahun Anggaran 2023 Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebesar Rp227,2 miliar, anggaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebesar Rp113,1 miliar, Anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) sebesar Rp2,068,2 miliar dan anggaran BPKS Sabang sebesar Rp66,5 miliar.

 

"Selanjutnya Komisi VI DPR RI akan menyampaikan hasil keputusan ini kepada Badan Anggaran DPR RI sebagai bahan akhir penetapan," ujar Wakil Ketua Komisi VI Martin Y Manurung saat memimpin RDP dengan Kepala BSN, Ketua KPPU, Kepala BP Batam dan Kepala BPKS Sabang dengan Acara: Penyesuaian RKA-K/L T.A. 2023 sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (22/9/2022).

 

Lebih lanjut, Komisi VI DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Tahun Anggaran 2023 KPPU sebesar Rp116 miliar dengan rincian; Program Pengawasan Persaingan Usaha sebesar Rp87 miliar dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp48 miliar untuk kemudian disampaikan kepada Badan Anggaran DPR RI sebagai bahan akhir penetapan.

 

Selain itu, terkait usulan tambahan anggaran Tahun Anggaran 2023 BPKS Sabang sebesar Rp48 miliar dengan rincian; Kedeputian Teknik, Pengembangan dan Tata Ruang sebesar Rp44,9 miliar dan sebesar Rp3,3 miliar untuk Kedeputian Komersial dan Investasi, Komisi VI juga mendukung usulan tambahan tersebut untuk disampaikan kepada Badan Anggaran DPR RI sebagai bahan akhir penetapan. (bia/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Kemitraan Sukarela RI-UK Harus Tetap Perhatikan Aspek Lingkungan dan Masyarakat
04-10-2022 / KOMISI VI
Komisi VI DPR RI baru saja menyetujui Pengesahan Persetujuan Kemitraan Sukarela antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Inggris Raya (UK)...
Persetujuan Kemitraan Sukarela RI-UK Diharapkan Berdampak Luas Bagi Pengusaha
03-10-2022 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI Muslim berharap rencana pengesahan persetujuan kemitraan sukarela antara Pemerintah RI dan Kerajaan Inggris Raya tentang penegakan hukum...
Nusron Wahid Harap Sertifikasi Perawat Indonesia Masuk Paket Perjanjian Kemitraan Ekonomi dengan UAE
03-10-2022 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid berharap agar dalam Rencana Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia...
Komisi VI Setujui Pengesahan Persetujuan Kemitraan Sukarela RI-UK
03-10-2022 / KOMISI VI
Komisi VI DPR RI menyetujui Pengesahan Persetujuan Kemitraan Sukarela antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Inggris Raya (UK) tentang Penegakan...