Raker Komisi VII Setujui Anggaran Kementerian ESDM Tahun 2023 Rp5,5 Triliun

22-09-2022 / KOMISI VII

Wakil Ketua Komisi VII DPR Bambang Haryadi (tenngah) saat memimpin rapat merinci anggaran Kementerian ESDM di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (22/9/2022). Foto: Oji/Man

 

Rapat kerja Komisi VII DPR RI akhirnya menyetujui anggaran Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencapai Rp5,5 triliun. Besaran anggaran tersebut berkurang Rp195 miliar dari yang diusulkan Komisi VII DPR.

 

Demikian terungkap pada rapat kerja Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM, Kamis (22/9/2022).  Wakil Ketua Komisi VII DPR Bambang Haryadi saat memimpin rapat merinci anggaran Kementerian ESDM tersebut. Detail anggaran Kememterian ESDM untuk tahun 2023 sebesar Rp5.527.868.429.000.

 

"RKA K/L Kementerian ESDM tahun 2023 Rp5.527,8 triliun. Berkurang Rp195 miliar dari yang diusulkan DPR RI berdasarkan rapat kerja tanggal 8 September 2022," jelas Bambang. Dirjen Minyak dan Gas Bumi mendapat alokasi paling besar di Kementerian ESDM, yaitu sebesar Rp1.461.210.957.000. Disusul kemudian Ditjen Mineral dan Batubara Rp678.241.626.000.

 

Dalam rapat tersebut, Menteri ESDM Arifin Tasrif menjabarkan pagu anggaran 2023 dialokasikan untuk kegiatan non-infrastruktur di lingkungan Kementerian ESDM antara lain Sekretariat Jenderal Rp330,33 miliar, Inspektorat Jenderal Rp68,5 miliar, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Rp1,46 triliun, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Rp669,24 miliar.

 

Sementara pagu anggaran untuk kegiatan infrastruktur di sektor ESDM pada 2023 sebesar Rp1,67 triliun yang dialokasikan seperti konversi kit nelayan 20.000 senilai Rp208,2 miliar, konversi kit petani 30.000 senilai Rp259,53 miliar, bantuan pasang baru listrik untuk 83.000 rumah tangga senilai Rp201,65 miliar, PLTS terpadu di wilayah 3T sebanyak 12 unit dengan anggaran Rp94,44 miliar. (mh/aha) 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Alami Kebocoran, Operasional PT SMGP Harus Dihentikan
29-09-2022 / KOMISI VII
PT Sorik Merapi Geothermal Power (SMGP) yang diduga mengalami keboncoran gas, didesak agar dihentikan saja operasionalnya, karena diduga membuat 79...
Legislator Minta Pemerintah Tunda Pengadaan Listrik untuk Pejabat
29-09-2022 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto minta Presiden tunda menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) terkait rencana pengadaan mobil dinas listrik untuk...
Komisi VII Minta Pemerintah Perhatikan Kawasan Industri Bantaeng
28-09-2022 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR Ridwan Hisjam meminta pemerintah pusat untuk memberikan dukungan terhadap perkembangan Kawasan Industri Bantaeng, di Kabupaten Bantaeng,...
Komisi VII Minta PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia Tingkatkan ‘Final Product’ hingga ke Peralatan Rumah Tangga
28-09-2022 / KOMISI VII
Anggota Komisi VI DPR Andi Ridwan Wittiri mengapresiasi keberadaan PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia sebagai industri feronikel pertama di Sulawesi Selatan,...