Komisi XI-Pemerintah Sepakati Privatisasi PT Semen Kupang Berpedoman pada Prinsip Konstitusi

23-09-2022 / KOMISI XI

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie saat diwawancarai usai Rapat Kerja di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (22/9/2022). Foto: Munchen/nvl

 

Komisi XI DPR RI bersama dengan pemerintah melalui Menteri Keuangan telah menyepakati 'Program Tahunan Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Privatisasi Tahun 2022'. Salah satu kesepakatan tersebut memuat tentang privatisasi PT Semen Kupang melalui penjualan saham milik negara sebesar 61,48 persen secara langsung kepada investor dengan syarat dan ketentuan tertentu.

 

Meskipun demikian, Komisi XI DPR RI menegaskan privatisasi tersebut tetap berpedoman pada prinsip konstitusi, yaitu UUD 1945 Pasal 33 ayat 2 dan 3 di mana cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.


"Pengertian 'Dikuasai oleh Negara' berdasarkan pemahaman dari Mahkamah Konstitusi itu tercermin dalam lima hal. Pertama, pengelolaan; Kedua, Kebijakan; Ketiga, pengurusan; Keempat, pengaturan; dan Kelima, pengawasan. Tinggal pemerintah nanti mau menggunakan tingkat kewenangan yang paling tinggi atau rendah. Tentu aspirasi kita pemerintah bisa menggunakan kewenangan paling tinggi," ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie dalam Rapat Kerja tersebut, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (22/9/2022).

 

Adapun syarat dan ketentuan privatisasi PT Semen Kupang tersebut, yaitu, pertama, Kemenkeu memastikan bahwa pengelolaan kekayaan alam yang dikelola eks PT Semen Kupang tetap dikuasai oleh negara yang diperlihatkan dengan kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan, menetapkan kebijakan, melakukan pengurusan, serta pengaturan, dan pengawasan.

 

“Kekayaan alam tetap dikuasai oleh negara. Dalam hal privatisasi PT Semen Kupang, Kemenkeu akan memastikan tingkat kewenangan pemerintah dalam pengelolaan, menetapkan kebijakan, melakukan pengurusan serta pengaturan dan pengawasan," tegas politisi PDI-Perjuangan tersebut.

 

Kedua, Kemenkeu dalam melakukan Privatisasi PT Semen Kupang dilaksanakan dengan memperhatikan posisi Pemerintah sebagai pihak yang menentukan dalam proses pengambilan keputusan atau penentu kebijakan dalam pengelolaan kekayaan alam eks PT Semen Kupang.

 

Ketiga, privatisasi Semen Kupang dilaksanakan dengan mengupayakan sinergi BUMN, memberikan manfaat bagi penerimaan negara, memperkuat industri semen di Kawasan Timur Indonesia, memperkuat penyediaan material semen, khususnya di Kawasan NTT, dan memberikan dampak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan industri. Keempat, konsep privatisasi yang dimaksud akan disampaikan kepada Komisi XI DPR RI untuk mendapatkan persetujuan.

 

"Nah, karena kemarin (saat pembahasan rapat bersama PT Semen Kupang) konsep privatisasinya belum jelas terkait dikuasai oleh negaranya seperti apa, maka kita minta untuk disusun oleh konsep itu secara solid mulai dari pemahaman kekayaan alam dikuasai negara sampai dengan teknis privatisasinya," tegas Dolfie lebih lanjut.

 

Diketahui, dalam UU Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN, privatisasi adalah penjualan saham persero, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas kepemilikan saham. (rdn/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi XI Bahas Sejumlah Pasal dalam RUU P2SK Bersama Pemerintah
06-12-2022 / KOMISI XI
Panja Komisi XI DPR RI mulai membahas sejumlah pasal dalam Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) bersama...
Indonesia Belum Alami Resesi
05-12-2022 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin menilai Indonesia saat belum mengalami resesi. Sebab, prediksi bahwa di 2023 ekonomi...
Indonesia Harus Waspadai Pelemahan Ekonomi Global
05-12-2022 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin meminta Pemerintah Indonesia untuk mewaspadai pelemahan ekonomi global. Sebab, sejumlah lembaga internasional,...
Ecky Muharam: Jati Diri Koperasi Berbeda dengan Sektor Jasa Keuangan
02-12-2022 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam menegaskan, jati diri koperasi seharusnya tidak memasuki ranah sektor jasa keuangan, meskipun...