Puteri Komarudin Ungkap Strategi Agar UMKM Naik Kelas

24-09-2022 / KOMISI XI

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI di Kota Bogor, Jumat (23/9/2022). Foto: Agung/nvl

 

Kementerian Koperasi dan UKM mencatat sebanyak 96 persen UMKM di Indonesia merupakan pelaku usaha mikro dan informal. Karenanya untuk mendorong UMKM bisa naik kelas, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin menilai diperlukannya dukungan dari sisi legalitas, pembiayaan, dan digitalisasi.

 

“Karena masih banyak yang informal dan tidak punya legalitas, UMKM semakin sulit untuk masuk ke dalam ekosistem keuangan formal. Seperti untuk memperoleh fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR). Akibatnya, sekitar 30 juta pelaku ultra mikro masih belum terjangkau akses perbankan. Bahkan, 5 juta diantaranya terjebak pada rentenir ilegal atau dikenal sebagai bank emok ilegal di Jawa Barat,” ungkap Puteri dalam keterangan persnya yang diperoleh Parlementaria usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI di Kota Bogor, Jumat (23/9/2022) 

 

Puteri mengaku perlu adanya sosialisasi untuk memperoleh legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) yang sekarang prosesnya semakin mudah. “Masih banyak yang belum tahu. Padahal perizinan kini sudah terintegrasi lewat sistem Online Single Submission (OSS). Apalagi sejak disahkannya UU Cipta Kerja yang mendorong kemudahan berusaha bagi UMKM dari sisi perizinan. Tujuannya agar semakin banyak UMKM punya legalitas. Karena ini penting untuk pengajuan kredit atau program pemberdayaan lain,” urai Puteri.

 

Lebih lanjut, Puteri juga mengajak pelaku UMKM untuk memanfaatkan fasilitas kredit perbankan yang disediakan pemerintah, seperti KUR. “Ini merupakan upaya pemerintah untuk mempercepat pemulihan UMKM. Karena syaratnya yang mudah, bahkan kini bisa tanpa agunan dengan limit mencapai Rp100 juta. Terlebih, selama pandemi ini pemerintah juga memberikan subsidi bunga sehingga membantu mengurangi beban pelaku UMKM. Ini tentu mengubah persepsi atas skema pinjaman perbankan yang selama ini dikenal banyak syaratnya, atau harus ada jaminan,” lanjut Puteri.

 

Puteri mengungkapkan bahwa program KUR ini telah membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. “Kontribusinya sekitar 2,08 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap tenaga kerja hingga 12,6 juta pekerja. Tak hanya itu, 39 persen penerima KUR juga berhasil naik kelas ke tingkat pembiayaan yang lebih tinggi” urai Puteri.

 

Menutup keterangannya, Anggota Dewan Fraksi Partai Golkar ini juga menekankan pentingnya penguatan kapasitas digital bagi pelaku UMKM. “Ini karena digitalisasi UMKM memberikan banyak manfaat, antara lain membantu pemasaran produk, mempermudah transaksi, dan pencatatan keuangan melalui penggunaan platform pembayaran digital, serta memperluas akses pasar,” tutup Puteri. (aha) 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi XI Bahas Sejumlah Pasal dalam RUU P2SK Bersama Pemerintah
06-12-2022 / KOMISI XI
Panja Komisi XI DPR RI mulai membahas sejumlah pasal dalam Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) bersama...
Indonesia Belum Alami Resesi
05-12-2022 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin menilai Indonesia saat belum mengalami resesi. Sebab, prediksi bahwa di 2023 ekonomi...
Indonesia Harus Waspadai Pelemahan Ekonomi Global
05-12-2022 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin meminta Pemerintah Indonesia untuk mewaspadai pelemahan ekonomi global. Sebab, sejumlah lembaga internasional,...
Ecky Muharam: Jati Diri Koperasi Berbeda dengan Sektor Jasa Keuangan
02-12-2022 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam menegaskan, jati diri koperasi seharusnya tidak memasuki ranah sektor jasa keuangan, meskipun...