Johan Budi Usul Penggunaan UU TPPU dalam Pengungkapan Kasus Judi

24-09-2022 / KOMISI III

Anggota Komisi III DPR RI Johan Budi Pribowo (tengah) saat pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI dengan Kapolda Jawa Timur, di Mapolda Jatim, Jumat (23/9/2022). Foto: Ucha/nvl

 

Anggota Komisi III DPR RI Johan Budi Pribowo mengusulkan penggunaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dalam upaya penindakan kasus judi di tanah air. Hal ini diungkapkannya terkait laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait dengan besaran omset judi online yang dapat mencapai ratusan miliar.

 

“Sebaiknya kasus-kasus narkoba, kasus-kasus judi online itu menggunakan TPPU juga Pak. Agar apa? Agar bisa meraup kembali angka atau apa namanya, apalagi kalau bandar judi yang baru kita baca itu sampai ratusan miliar ya. Itu kalau pakai TPPU tentu bisa dikembalikan ke negara untuk rakyat.” kata Johan saat pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI dengan Kapolda Jawa Timur, di Mapolda Jatim, Jumat (23/9/2022). 

 

Saat ini penanganan tindak pidana perjudian telah diatur pada Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP, sedangkan untuk judi online secara khusus diatur pada Pasal 27 ayat (2) UU ITE. Pada kesempatan yang sama, politisi PDI-Perjuangan itu juga mempertanyakan proses penindakan kasus judi yang selama ini telah berjalan. Menurutnya dari ribuan penindakan kasus judi di tanah air tak diberitakan hingga putusan pengadilan. 

 

“Saya bertanya-tanya juga tadi disampaikan kasus judi itu banyak sekali itu yang ditangkap ya oleh pihak kepolisian. Tapi saya kok jarang baca berita kasus judi ini masuk ke pengadilan. Apa prosesnya itu tidak sampai ke pengadilan? Apalagi ada ribuan itu, paling tidak satu-dua diberitakan,” ujar Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI tersebut. 


Sebelumnya, Kapolda Jawa Timur Nico Afinta menjelaskan bahwa hingga bulan September 2022 satuan kerjanya telah menangani 652 tindak pidana perjudian dengan proporsi 399 kasus judi darat/konvensional dan 253 kasus judi online. Kapolda Jatim juga mengungkapkan bahwa Ditreskrimsus Polda Jatim telah mengirimkan 96 nomor rekening dari 129 website pada Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri untuk ditindaklanjuti. (uc/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi III DPR Tegaskan Pengedar dan Penjual Narkoba Harus Dihukum Maksimal
03-12-2022 / KOMISI III
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh menegaskan bahwake depanbagi pengedar dan penjual narkoba harus dihukum secara maksimal....
Legislator Berikan Catatan Penting Terhadap RUU KUHP
25-11-2022 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Achmad Dimyati Natakusumah menyampaikan pandangan Fraksi terkait dengan Rancangan Undang-undang (RUU) Kitab Undang-undang Hukum Pidana...
Komisi III dan Kemenkumham Setujui RUU KUHP di Pembahasan Tingkat I
25-11-2022 / KOMISI III
Komisi III DPR RI dalam rapat kerja bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang digelar di Ruang Rapat...
Pasal Penghinaan Pemerintah Diusulkan Sebagai Delik Aduan dalam RUU KUHP
24-11-2022 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Sari Yuliati mengusulkan pasal penghinaan pemerintah yang terdapat pada Pasal 240 dan 241 Rancangan Undang-Undang...