Komisi III Apresiasi Polda Sumut Terkait Pemberantasan Kasus Perjudian

25-09-2022 / KOMISI III

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni saat memimpin Kunspek Komisi III DPR RI dengan Kapolda Sumut beserta jajaran, di Medan, Sumatera Utara, Sabtu (24/9/2022). Foto: Prima/nvl 

 

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyampaikan apresiasinya kepada jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara terkait penanganan tindak pidana perjudian yang baru-baru ini kembali marak terjadi di wilayah Sumatera Utara. Menurutnya gerak cepat Polda Sumut tanpa harus menunggu arahan dari Kapolri untuk memberantas perjudian, adalah sebuah langkah yang bagus dalam upaya penegakan hukum.

 

Sahroni menilai 22 aset yang berhasil disita oleh Polda Sumut dalam kasus tersebut dapat memberikan efek positif untuk memberikan efek jera kepada para pelaku judi, baik itu judi online, judi kovensional, maupun tindak pidana pencucian uang (TPPU).

 

“Apresiasi untuk Kapolda Sumatera Utara dan jajaran karena berhasil berantas perjudian bukan hanya pada saat Pak Kapolri memerintahkan untuk pemberantasan judi online tersebut,” tutur Sahroni usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI dengan Kapolda Sumut beserta jajaran, di Medan, Sumatera Utara, Sabtu (24/9/2022).

 

Politisi Partai NasDem ini menambahkan kepolisian juga harus terus meningkatkan upaya  pengejaran terhadap para pelaku perjudian yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Hal ini untuk mencegah kembali menjamurnya tindak pidana perjudian karena DPO ini masih berpotensi untuk menggerakkan perjudian.

 

“Judi online dan konvensional mungkin sesaat akan hilang tapi nanti akan muncul kembali setelah dianggap nyaman dan aman, terkait ada beberapa DPO yang sudah disampaikan Kapolda tadi dan akan terus dikejar,” ujar legislator dapil DKI Jakarta III ini.

 

Untuk itu, Sahroni mengimbau Polda Sumut, untuk terus fokus  dalam hal pemberantasan tindak pidana perjudian, mengingat judi salah satu kasus yang dinilai cukup fantastis dalam transaksinya. “Total transaksi judi online sendiri itu mencapai Rp155,4 triliun di Indonesia, karena itu kita tetap fokus pada pemberantasan yang tidak cukup sampai di sini, tidak mudah untuk menghilangkan judi online karena mati satu tumbuh seribu,” tutupnya. (pdt/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi III DPR Tegaskan Pengedar dan Penjual Narkoba Harus Dihukum Maksimal
03-12-2022 / KOMISI III
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh menegaskan bahwake depanbagi pengedar dan penjual narkoba harus dihukum secara maksimal....
Legislator Berikan Catatan Penting Terhadap RUU KUHP
25-11-2022 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Achmad Dimyati Natakusumah menyampaikan pandangan Fraksi terkait dengan Rancangan Undang-undang (RUU) Kitab Undang-undang Hukum Pidana...
Komisi III dan Kemenkumham Setujui RUU KUHP di Pembahasan Tingkat I
25-11-2022 / KOMISI III
Komisi III DPR RI dalam rapat kerja bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang digelar di Ruang Rapat...
Pasal Penghinaan Pemerintah Diusulkan Sebagai Delik Aduan dalam RUU KUHP
24-11-2022 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Sari Yuliati mengusulkan pasal penghinaan pemerintah yang terdapat pada Pasal 240 dan 241 Rancangan Undang-Undang...