Hanan Rozak Harap Program KLHK Tahun 2023 Beri Manfaat untuk Masyarakat Kawasan Hutan

26-09-2022 / KOMISI IV

Anggota Komisi IV DPR RI Hanan A. Rozak dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri LHK Siti Nurbaya di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (26/9/2022). Foto: Saum/Man

 

Mewakili Fraksi Partai Golongan Karya (F-Golkar) DPR RI, Anggota Komisi IV DPR RI Hanan A. Rozak mendukung program-program yang dicanangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2023. Dengan anggaran tahun 2023 sebesar Rp6,9 triliun, ia berharap program KLHK memberikan manfaat, tidak hanya untuk kelestarian alam, akan tetapi juga untuk masyarakat di sekitar kawasan hutan.

 

“Kami dari Fraksi Golkar memaklumi dan mendukung sepenuhnya program-program yang telah diakomodir di tahun 2023. Kami pun juga ingin memberikan perhatian dan catatan agar ke depan (KLHK) bisa lebih baik lagi,” tutur Hanan dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri LHK Siti Nurbaya di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (26/9/2022).

 

Dalam rapat yang membahas penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) tahun 2023 tersebut, dirinya pun menyoroti soal pendapatan negara bukan pajak di kawasan hutan terutama yang dikelola oleh pihak ketiga. Dari informasi yang ia terima, hingga kini, kebijakan untuk kawasan yang menjadi Hutan Tanaman Industri (HTI) belum ditegakkan secara penuh.

 

“Menurut saya, perlu dievaluasi dan diambil langkah-langkah. Ini sumber pendapatan kan? Karena toh, di lapangan itu, ada sewa menyewa lahan, penggunaan kawasan bukan untuk tanaman kayu-kayuan, bahkan tanaman untuk setahun, bahkan semusim saja. Saya menyarankan ini, evaluasi total,” pungkas Hanan.

 

Sebagai informasi, Menteri LHK Siti Nurbaya menambahkan adanya usulan alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup tahun anggaran 2024 sebesar Rp2,25 triliun, untuk meningkatkan sirkulasi ekonomi sampah dan limbah sekaligus meningkatkan daya dukung lingkungan yang tanggap bencana. Di antaranya, pengelolaan sampah dan sarana prasarana pendukung, sarana prasarana pendukung penurunan beban pencemaran, early warning system pengendalian bencana lingkungan hidup, serta pengelolaan Taman Kehati. (ts/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi IV Minta Pemerintah Penuhi Kebutuhan Cadangan Beras Sebesar 600 Ton
24-11-2022 / KOMISI IV
Komisi IV DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pertanian, Kepala Badan Pangan Nasional, Dirut Perum...
Beda Data Stok Bulog dan Kementan, Johan Rosihan Tolak Impor Beras
24-11-2022 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menegaskan wacana opsi impor beras mesti dihentikan. Kebijakan ini menimbulkan polemik lantaran data...
Tingkatkan BOP Pertanian Guna Pencapaian Target Produksi Nasional
23-11-2022 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Muhammad Dhevy Bijak menyuarakan kembali tentang penyuluh pertanian sebagai ujung tombak alat pemerintah untuk mencapai...
Terima DIM RUU KSDAHE, Komisi IV Soroti Minimnya Anggaran Taman Nasional
23-11-2022 / KOMISI IV
Komisi IV DPR RI menerima Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari Pemerintah terkait Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati...