BKSAP DPR Terima Delegasi Parlemen Uni Eropa Bahas Perubahan Iklim dan Konflik Rusia-Ukraina

27-09-2022 / B.K.S.A.P.

Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon berfoto bersama usai  menerima kunjungan sejumlah delegasi Parlemen Uni Eropa di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (22/9/2022). Foto: Mentari/nvl

 

Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menerima kunjungan sejumlah delegasi Parlemen Uni Eropa, yang terdiri dari Parlemen Jerman, Parlemen Prancis, dan Parlemen Polandia. Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon menjelaskan pertemuan tersebut dalam rangka mendiskusikan banyak hal, termasuk soal perubahan iklim (climate change) dan konflik perang Rusia versus Ukraina.

 

“Kami mendiskusikan banyak hal terutama terkait dengan climate change termasuk konflik Rusia dan Ukraina. Saya kira banyak hal yang didiskusikan secara terbuka (antara BKSAP DPR RI dengan Parlemen Uni Eropa)," ujar Fadli selepas pertemuan di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (22/9/2022).

 

Politisi Partai Gerindra itu juga menyampaikan sejumlah isu kepada Parlemen Uni Eropa, agar negara-negara maju tersebut di dalam menerapkan kebijakan untuk mengantisipasi climate change ini agar benar-benar adil dan resiprokal terhadap negara-negara berkembang. Bahwa negara-negara maju tersebut sudah lebih dahulu menggunakan sumber daya alam, seperti hutan, untuk pembangunan ekonomi di negaranya.

 

“Tetapi, di sisi lain, mereka juga minta kita sebagai negara berkembang seperti Indonesia, Brazil, sebagai paru-paru dunia harus menjaga kelestarian alam. Nah, ini harus ada dong credit-nya. Karena itu kita mendorong carbon trading, carbon tax, dan sebagainya, serta dukungan finansial yang mereka janjikan sampai US$100 miliar dari negara maju untuk negara berkembang sehingga dapat transisi menuju energi baru terbarukan," jelas Fadli.

 

Fadli turut mengingatkan Parlemen Uni Eropa seringkali membuat suatu keputusan yang berdampak kepada Indonesia. “Ingat saja waktu persoalan sawit antara Indonesia dengan Eropa, mereka ambil keputusan itu (agar sawit Indonesia memenuhi kaidah standar lingkungan hidup berkelanjutan). Kita senang sekali. Kita bisa bicara secara terbuka dan mereka menerima (tetap impor CPO dari Indonesia). Concern kita adalah mereka harus juga memperhatikan bahwa negara-negara berkembang untuk transisi itu butuh dana yang besar," ujar Fadli.

 

Oleh karena, Indonesia energi di Indonesia sebagian besar masih berbasis energi fosil. Bahwa, baru 11 persen penggunaan energi dalam negeri yang sudah renewable energy. "Tapi, kita berjanji tentu kepada dunia internasional bahwa Zero Emission kita nanti baru bisa tercapai di 2060, sementara standar internasional itu 2050. Kita ingin percepat komitmen itu kalau ada dukungan dan komitmen dari dunia maju itu penting direalisasikan," tutup Anggota Komisi I DPR RI ini. (rdn/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Perkuat Diplomasi Budaya dan Pendidikan Melalui BKSAP SDG’s Day di UII
08-02-2023 / B.K.S.A.P.
Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menggelar BKSAPSDG'sDaydengan tema 'Optimalisasi DiplomasiSoft PowerParlemen Melalui Dunia Pendidikan dan Pertukaran Budaya'...
DPR dan LSPR Jepang akan Rancang Kerja Sama Tangani Mental Disorders
03-02-2023 / B.K.S.A.P.
Wakil Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera menerima tamu delegasi Jepang dari LSPR Institute of Communication and Business. Dalam...
DPR Dorong Diplomasi Parlemen untuk Mewujudkan Stabilitas di ASEAN
01-02-2023 / B.K.S.A.P.
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menjelaskan pentingnya diplomasi parlemen guna mewujudkan stabilitas di kawasan...
Dewi Coryati: Parlemen Indonesia Dukung Keterwakilan Perempuan dalam Proses Perdamaian
01-02-2023 / B.K.S.A.P.
Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Dewi Coryati menegaskan, parlemen Indonesia mendukung partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam...